Detik-detik 7 Karyawan Freeport Terjebak Longsor Tambang Bawah Tanah
- ANTARA/HO
Timika, VoxPop – Tim gabungan PT Freeport Indonesia (PTFI) masih terus mengupayakan evakuasi terhadap tujuh orang karyawan yang dilaporkan terjebak di area tambang bawah tanah (underground) di kawasan Grasberg, Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, akibat longsor yang terjadi sejak Senin malam, 8 September 2025.
Kapolsek Tembagapura Iptu Firman yang dihubungi dari Timika, Selasa, mengatakan jajarannya masih terus melakukan koordinasi dengan pihak manajemen PTFI untuk segera mengevakuasi tujuh karyawan yang terjebak dalam area tambang bawah tanah tersebut.
"Informasi yang kami terima dari petugas pengamanan internal PT Freeport ada tujuh orang yang terjebak. Kejadiannya sejak tadi malam jam 22.00 WIT. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa, semoga semuanya selamat dan segera dievakuasi," kata Firman.
Tambang terbuka Grasberg yang sudah digali PT Freeport Indonesia. Kini operasional Freeport fokus ke tambang bawah tanah.
- VoxPop/Fikri Halim
Berdasarkan informasi yang dihimpun di Timika, Selasa, peristiwa longsor terjadi di dalam area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada Senin malam, 8 September sekitar pukul 23.21 WIT.
Lokasi itu persis berada di bawah sekitar area tambang terbuka Grasberg yang sudah tidak lagi beroperasi sejak beberapa tahun lalu.
Material basah (wetmuck) diduga berasal dari area panel GBC.
Di dalam area tambang bawah tanah PTFI di kawasan Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, selalu terdapat fasilitas tempat berlindung (chamber) bagi para pekerja jika terjadi situasi yang membahayakan.
Chamber merupakan fasilitas darurat di tambang bawah tanah yang dilengkapi suplai udara bersih, logistik, dan sarana komunikasi untuk menjamin keselamatan pekerja saat terjadi situasi darurat, seperti kebakaran, runtuhan, atau paparan gas beracun. (Ant)
Indonesia Dorong Negara ASEAN Perkuat Hak Kelola Hutan untuk Masyarakat
Kemenhut dorong penguatan tata kelola perhutanan sosial di ASEAN sebagai upaya perkuat kepastian tenurial sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
