JPPI ke Prabowo: Nunggu Korban Berapa Banyak Lagi Sampai MBG Dievaluasi Serius?
- Yeni Lestari/VoxPop
Jakarta, VoxPop – Presiden RI Prabowo Subianto diminta untuk mengevaluasi bahkan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu penyebab yang disorot yaitu banyaknya siswa atau penerima manfaat MBG yang mengalami keracunan.
Desakan untuk menghentikan program MBG ini salah satunya datang dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
JPPI dalam audiensi dengan Komisi IX DPR RI, Senin, 22 September 2025, bahkan menyoroti berapa banyak lagi korban yangj jatuh hingga akhirnya Prabowo mengevaluasi program MBG.
"Jadi Presiden nunggu korban sampai berapa banyak lagi, untuk bisa dievaluasi secara serius atau nunggu harus ada nyawa yang melayang," kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Dalam rapat tersebut, JPPI lantas mengungkap data terkait kasus keracunan yang dialami siswa penerima manfaat MBG. Dia menyebut angka keracunan MBG menyentuh 1.092 kasus per 21 September 2025
"Di bulan Juni sudah turun, karena memang sekolah pada Juni-Juli itu masih SPMB atau PPDB ya sehingga (angkanya) kecil. Tapi begitu sekolah sudah masuk bulan Juli, kemudian Agustus dan SPPG September ini digeber MBG-nya maka naik angkanya gila-gilaan, sampai ribuan. Saya tidak tahu kejadian semacam ini apakah sudah ada indikator KLB (kejadian luar biasa) karena peningkatannya sangat tajam sekali," ungkap Ubaid.
Adapun 5 provinsi dengan jumlah kasus keracunan terbanyak se-Indonesia. Yakni Jawa Barat dengan 2.000-an kasus, DI Yogyakarta dengan 1.000-an kasus, Jawa Tengah 700-an kasus, Bengkulu 500-an kasus dan Sulawesi Tengah 400-an kasus.
"Ternyata ada problem system soal aturan, soal menu sehingga harus diselesaikan di level pusat tidak hanya stop di SPPG," tutur dia.
JPPI bahkan menemukan fakta lain dalam program MBG. Ubaid menuturkan, dari 7 laporan di daerah, guru menjadi 'budak' dari pelaksanaan MBG. Kemudian, ada teken MoU yang berisi orang tua bertanggung jawab jika anaknya mengalami keracunan.
Lalu, terjadi konflik of interest di dapur-dapur MBG hingga menyebabkan UMKM hingga warteg sekitar sekolah gulung tikar. Pemda dan Dinkes tidak diajak koordinasi dan dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan MBG.
