Menko Cak Imin Ungkap Arahan Prabowo: Tak Boleh Ada Aset Pemerintah Nganggur
- Yeni Lestari/VoxPop
Jakarta, VoxPop – Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan seluruh aset milik pemerintah yang menganggur harus dimanfaatkan.
Tujuannya, kata dia, untuk mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat.
Hal itu diungkap Cak Imin sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin seluruh fasilitas pemerintah dapat membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menko Muhaimin dalam acara puncak Mandaya Awards 2025 di Ballroom Plaza BPJamsostek, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
“Presiden memberikan arahan tidak boleh ada fasilitas milik Pemerintah yang menganggur, idle, yang tidak berfungsi dengan baik untuk masyarakat,” kata Cak Imin di kawasan Jakarta Selatan, dikutip Jumat, 17 Oktober 2025.
Cak Imin menjelaskan, setiap fasilitas milik negara yang menganggur akan diupayakan agar dapat dimanfaatkan untuk membantu perekonomian masyarakat terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kita ingin agar UMKM benar-benar menjadi solusi yang kita fasilitasi dengan sungguh-sungguh. Bahkan, berbagai fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah, hendaknya lebih memprioritaskan kemajuan UMKM kita,” ungkap dia.
Menurut Cak Imin, pemanfaatan aset menganggur milik Pemerintah untuk UMKM akan mampu menjawab permasalahan lokasi dan biaya sewa yang kerap dihadapi pengusaha UMKM.
Sebab, dia menyebut, banyak aset menganggur milik pemerintah yang bertempat di lokasi strategis dan ramai dengan aktivitas masyarakat.
“Kadang UMKM tidak mendapatkan tempat strategis bagi tumbuh berkembangnya dengan baik. Terlampau mahal buat UMKM kita untuk bisa bersaing di tengah pasar yang begitu keras,” tuturnya.
“Tidak ada jalan lain kecuali pemberdayaan yang dilakukan memanfaatkan fasilitas itu untuk kemajuan UMKM,” pungkas Cak Imin.
Prabowo Prihatin Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto prihatin karena banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
