Prabowo Ngaku Capek Dapat Laporan Warga soal Aparat yang Langgar Aturan
- Dok. Istimewa
Jakarta, VoxPop – Presiden RI, Prabowo Subianto mengaku lelah karena kerap mendapatkan laporan dari masyarakat terkait aparat penegak hukum yang suka melanggar aturan.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sitaan senilai Rp13,2 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di kasus korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) minyak kelapa sawit periode 2021-2022.
"Rakyat kita ini pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada apa-apa mereka punya gadget. Yang repot, laporannya selalu langsung ke presiden, itu yang capek itu," kata Prabowo di Gedung Utama Kejagung, Senin, 20 Oktober 2025.
Meski lelah, Prabowo tetap berkomitmen untuk membantu masyarakat Indonesia dalam menegakkan kebenaran dan membela yang lemah.
"Pak Prabowo begini, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita, rakyat saya. Saya harus membela mereka, saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah," kata dia.
Maka itu, Prabowo meminta aparat khususnya Kejaksaan dan Kepolisian untuk membantu dirinya dengan melakukan evaluasi dan koreksi diri. Ia memerintahkan jangan ada lagi kasus kriminalisasi yang dilakukan terhadap rakyat-rakyat kecil.
"Jangan mencari-cari perkara apalagi terhadap orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari," jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto
- Dok. Istimewa
Prabowo juga memerintahkan agar seluruh aparat penegak hukum dapat menggunakan hati nuraninya saat bekerja. Jangan sampai, kata dia, masih ada istilah hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah di masyarakat.
"Penegak hukum harus punya hati. Harus punya hati, jangan istilahnya apa, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim itu, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu," imbuhnya.
Indonesia Dorong Negara ASEAN Perkuat Hak Kelola Hutan untuk Masyarakat
Kemenhut dorong penguatan tata kelola perhutanan sosial di ASEAN sebagai upaya perkuat kepastian tenurial sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
