Celios Beri Rapor Merah Kinerja Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
- istimewa
Jakarta, VoxPop – Lembaga peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan rapor merah untuk kinerja 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah dianggap belum dapat memenuhi janji kampanye, dan para menteri dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Dalam Evaluasi Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang dirilis CELIOS berdasarkan evaluasi pencapaian program, kepemimpinan, tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, dan penegakan hukum, menunjukkan rapor merah di hampir semua sektor.
Evaluasi dilakukan melalui survei panel terhadap 120 jurnalis dari 60 media nasional serta survei publik terhadap 1.338 responden di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Dalam rapor CELIOS, Prabowo Subianto mendapat nilai 3 dari 10, Gibran Rakabuming Raka 2 dari 10, Polri 2 dari 10, dan TNI 3 dari 10. Sebanyak 56 persen publik menilai janji politik hanya sebagian kecil yang dijalankan, 43 persen menilai tidak ada yang berhasil sama sekali.
Temuan lain menunjukkan bahwa elektabilitas Presiden Prabowo Subianto turun signifikan hingga 34 persen, mencerminkan adanya pergeseran kepercayaan publik akibat ketidaksesuaian antara janji dan implementasi kebijakan.
"Survei menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran menurun karena terdapat 34% pemilihnya terdahulu yang tidak akan memilih kembali di Pemilu mendatang. Hasil rapor merah ini menjadi aspirasi publik agar pemerintah segera melakukan reshuffl e kabinet, termasuk menjalankan rekomendasi untuk segera memperbaiki sektor penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga barang pokok, dan bantuan sosial khususnya ke kelas menengah," kata Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar dalam keterangannya dikutip Selasa, 21 Oktober 2025.
Dalam hal pelaksanaan program, 72 persen responden menilai kinerja pemerintah masih buruk, dengan rincian 43 persen menilai buruk dan 29 persen sangat buruk. Rencana kebijakan pun dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan publik, 80 persen responden menilai buruk atau sangat buruk. Kualitas kepemimpinan juga dinilai rendah, yakni 64 persen responden menilai kepemimpinan publik buruk atau sangat buruk.
Kritik paling tajam muncul terkait tata kelola anggaran dan komunikasi kebijakan. Sebanyak 81 persen responden menilai pengelolaan anggaran tidak transparan, dan 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah buruk atau sangat buruk. Dalam bidang hukum, 75 persen responden menilai penegakan hukum semakin tumpul, disertai persepsi bahwa aparat penegak hukum kehilangan independensi.
