Rocky Gerung: Potensi Jokowi Dipidana Sangat Besar jika Mark Up Whoosh Terbukti
- Istimewa
Rocky juga menyebut bahwa proyek Whoosh kini menjadi “beban rakyat”, sebab utang besar itu pada akhirnya harus dibayar melalui berbagai konsekuensi ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Mahfud MD: Jonan Dipecat karena Tolak Proyek
Sebelumnya diberitakan, mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga menyoroti proyek Whoosh dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube miliknya. Ia mengungkapkan bahwa proyek ini sejak awal penuh kejanggalan, terutama setelah peralihan dari skema kerja sama dengan Jepang ke China.
Menurut Mahfud, proyek tersebut awalnya ditawarkan ke Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen. Namun, setelah berpindah ke China, bunga naik menjadi 2 hingga 3,4 persen, disertai pembengkakan biaya yang signifikan.
“Dulu rencana kereta api cepat ini adalah perjanjian G2G antara Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Indonesia. Disepakati bisa dibangun dengan bunga 0,1 persen dengan Jepang. Tiba-tiba dipindah ke China dengan bunga 2 persen, lalu naik jadi 3,4 persen,” ungkap Mahfud.
Mahfud juga mengungkap bahwa Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, dipecat karena menolak proyek tersebut dengan alasan tidak layak secara ekonomi. Bahkan, pakar transportasi Agus Pambagio juga sempat memperingatkan Jokowi bahwa proyek itu berpotensi merugikan negara.
“Ketika mau dipindah ke China, waktu itu Menteri Perhubungan, Pak Ignasius Jonan, menyatakan tidak setuju. ‘Ini tidak feasible’, kata Pak Jonan. Pak Jonannya dipecat,” ujar Mahfud.
Ia menambahkan, berdasarkan hitungan pihak Indonesia, biaya pembangunan per kilometer proyek Whoosh mencapai USD 53 juta, jauh di atas standar China yang hanya USD 17 hingga USD 18 juta.
Mahfud pun mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membebankan utang proyek tersebut kepada APBN. Menurutnya, keputusan itu tepat karena proyek Whoosh bersifat bisnis antarlembaga (business-to-business), bukan tanggung jawab negara.
“Ternyata sekarang tak mampu bayar (utang) dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya,” tegas Mahfud.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sendiri dijalankan melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), hasil kerja sama BUMN Indonesia di bawah PT KAI dengan perusahaan China. Pendanaannya bersumber dari ekuitas dan pinjaman dari China Development Bank (CDB).
