Efisiensi Anggaran, Tak Ada Lagi Snack dan Makan Prasmanan di Rapat DPRD Jabar

Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat
Sumber :
  • Tangkapan layar Youtube DPRD Jabar

Bandung, VoxPop – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat berencana menghilangkan snack dan makan prasmanan (buffet) saat rapat dewan mulai November 2025. Langkah tersebut dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2026.

img_title DPRD Pemprov Jambi Kunjungi BPAD DKI Jakarta Terkait Pengelolaan Aset

Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Dodi Sukmayana mengatakan penghematan dengan menghilangkan snack, dilakukan pada rapat pagi, dan penghilangan makan buffet dilakukan pada waktu makan siang dan rapat-rapat setelahnya.

"Jadi, nanti di rapat pagi kita memberikan air dan tidak ada snack. Kalaupun sampai siang lewat jam 12.00, baru dikasih nasi boks dan tidak ada makanan yang disajikan dalam bentuk buffet atau prasmanan," kata Dodi dilansir Antara, Kamis, 23 Oktober 2025.

img_title DPR Tegaskan Kenaikan Tukin TNI hingga 90 Persen Tak Ganggu Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya

Dodi menyebut untuk kegiatan rapat, anggaran untuk giat dan jamuannya akan mengalami penurunan dari semula Rp11 miliar, jadi tersisa Rp2 miliar untuk tahun 2026. "Kami itu hanya dari anggaran Rp11 miliar itu menjadi Rp2 miliar. Dengan yang sekitar Rp800 jutanya itu untuk air minum dan kegiatan rapat saja," ucapnya.

Dodi menjelaskan kebijakan soal makan ini, sebagai salah satu yang diuji coba, guna menghadapi penerapan efisiensi anggaran di tahun 2026, imbas pengurangan transfer pusat ke daerah. "Kami coba pelan-pelan efisiensi di November-Desember 2025, supaya Januari full dilaksanakan tidak kaget," ujar  Dodi.

img_title Mendagri Tito Minta Pemda Efisiensi Dulu Sebelum Minta Tambah Anggaran

Selain soal anggaran rapat, langkah penghematan yang akan diujicobakan mulai November 2025 juga seperti operasional listrik yang akan ditopang energi alternatif untuk menekan biaya, serta penerapan sistem work from home (WFH) 50 persen bagi 133 pegawai termasuk ASN.

Menurut Dodi, uji coba efisiensi ini akan dilakukan bertahap agar pegawai terbiasa dengan sistem baru tanpa mengganggu kinerja kelembagaan.

Meski ada keterbatasan anggaran, ia memastikan seluruh aktivitas, termasuk pelayanan administrasi dan dukungan, tetap berjalan optimal.

"Efisiensi itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Justru jadi tantangan agar lebih kreatif dan hemat," katanya menambahkan.

Ketua Pansus 17 DPRD Kota Bandung, Maya Himawati

Pansus 17 Gelar Raker soal Raperda Pembangunan Gedung Inspektorat dan RSUD Kota Bandung

Panitia Khusus (Pansus) 17 DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja bersama seluruh perangkat daerah terkait, terkait pembahasan mendalam terhadap substansi Raperda.

img_title
VoxPop.co.id
2 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut