Gibran: Papua Bukan Tempat Pembuangan, Tapi Bagian dari NKRI
- Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden
Manokwari, VoxPop – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya tidak menginginkan ada anggapan bahwa wilayah Papua menjadi tempat pengasingan ataupun pembuangan, namun bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus diberi perhatian khusus.
Dalam dua kesempatan yang berbeda, yakni pada saat memimpin rapat pleno BP3OKP dan bertemu tokoh adat dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Manokwari, Papua Barat, Selasa, Gibran menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di Papua.
"Saya tekankan juga, Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Bapak, ibu mungkin sudah sering baca berita tentang saya. 'Oh Gibran diasingkan di Papua. Tidak, itu tidak benar. Papua itu bagian dari NKRI, dan harus kita berikan perhatian khusus," kata Wapres Gibran saat bertemu tokoh adat Papua di Manokwari, Papua Barat, Selasa.
Gibran menjelaskan bahwa kunjungan kerjanya di Manokwari, Papua Barat, setelah mengunjungi Jayapura dan Merauke pada bulan sebelumnya, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang ingin mengakselerasi pembangunan di Papua.
Saat memimpin rapat pleno, Gibran meminta agar dua lembaga khusus dibentuk pemerintah, yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dapat menggali potensi ekonomi lokal.
Menurut dia, Papua memiliki berbagai komoditas khas, seperti kopi dan sagu, hingga pariwisata dan perikanan. Oleh karenanya, Gibran meminta pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan dapat menggandeng Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua bersifat berkelanjutan dan tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu singkat.
Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam setiap program harus berbasis pada data dan hasil evaluasi di lapangan.
"Misalnya kita ambil salah satu aja, Papua Tengah. Kita keroyok ini nanti masalah pendidikan. Bisa kita intervensi bersama, kita keroyok dengan program MBG, Revitalisasi Sekolah, KIP, Beasiswa, Bus Sekolah," katanya. (Ant)
Meutya Hafid Bantah Pemerintah Larang Media untuk Liput Demo, Begini Penjelasannya
Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan pemerintah tidak pernah membatasi media massa untuk meliput dan mewartakan aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia.
