Temui Fraksi Golkar, KAMMI Bahas Sistem Pemilu-Dukung Pengembangan Etanol di BBM
- Ist
Jakarta, VoxPop – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menerima audiensi Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 November 2025. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari ideologi partai politik, sistem pemilu, hingga kebijakan energi nasional.
Ketua Umum KAMMI Ahmad Jundi menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan Partai Golkar terhadap generasi muda dan aktivis. Menurutnya, tidak banyak partai politik yang memberi ruang bagi kader muda untuk tumbuh.
Jundi juga menyoroti pentingnya mengembalikan orientasi partai pada ideologi dan pendidikan politik.
KAMMI menyampaikan harapan agar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024 yang memerintahkan pemisahan Pemilu Nasional dengan Pemilu Daerah pada 2029 dapat disahkan menjadi undang-undang.
Kebijakan itu untuk memberikan kepastian hukum dan waktu persiapan bagi partai maupun masyarakat. KAMMI juga mendukung langkah Partai Golkar dalam pembahasan RUU Pilkada, RUU Pemilu, dan RUU Partai Politik yang dinilai saling berkaitan.
Selain itu, KAMMI mendorong penerapan sistem pemilu campuran karena sistem pemilu yang berlaku sekarang lebih banyak mudaratnya.
Pendidikan Politik dan Sistem Pemilu yang Sehat
Menanggapi pandangan tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menegaskan bahwa Partai Golkar konsisten memperkuat kapasitas kader melalui lembaga pendidikan politik.
"Golkar memiliki Golkar Institute dan akan segera mendirikan Golkar Academy. Ini lembaga untuk meningkatkan kapasitas pejabat publik, agar tidak hanya piawai menggalang suara tetapi juga memiliki kemampuan teknokratis," kata Sarmuji.
Mengenai sistem pemilu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menyebut bahwa setiap sistem memiliki sisi positif dan negatif. Sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini, menurutnya, merupakan koreksi dari sistem proporsional tertutup yang dahulu membuat caleg nomor satu hampir pasti terpilih tanpa perlu turun ke rakyat.
"Seburuk-buruknya sistem sekarang, caleg atau anggota DPR dipaksa untuk turun ke lapangan. Tapi ya setiap solusi pasti disertai problem baru, today’s problem comes from yesterday’s solution—masalah hari ini adalah hasil solusi masa lalu. Tugas kita meminimalkan problem barunya," katanya
