Temui Fraksi Golkar, KAMMI Bahas Sistem Pemilu-Dukung Pengembangan Etanol di BBM
- Ist
Presidential Threshold
Sarmuji juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold atau ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden yang masih sering menjadi perdebatan publik.
"Kita harus patuh pada putusan MK. Tapi MK juga memandang perlu ada rekayasa konstitusional agar tidak terlalu banyak calon presiden. Misalnya, hanya partai yang punya kursi di parlemen yang bisa mencalonkan. Ini untuk menjaga keseimbangan sistem presidensial," katanya.
"Ini untuk mencegah terjadinya calon tunggal atau sedikit calon, sehingga tidak kompatibel dengan sistem presidensial yang kita anut. Karena kalau terlalu banyak calon, tidak baik juga bagi sistem ketatanegaraan kita," ungkap Sarmuji
Kedaulatan Energi dan Kebijakan Etanol
Audiensi juga menyinggung soal ketahanan energi nasional, termasuk kebijakan pencampuran bahan bakar bensin dengan etanol yang digagas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. KAMMI menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI itu menilai isu energi merupakan pilar strategis kedaulatan bangsa. "Siapa yang punya kedaulatan energi, dia akan menjadi negara besar. Kebijakan etanol ini energi bersih, energi terbarukan, dan bisa menghidupkan pertanian—petani singkong, petani tebu, dan sebagainya," jelasnya.
Namun ia mengakui bahwa setiap kebijakan baik kerap menghadapi resistensi, seperti penolakan sebagian kalangan terhadap etanol, padahal manfaatnya jelas. "Bukan hanya energi bersih yang dihasilkan tetapi juga memakmurkan petani karena permintaan singkong, tebu dan bahan etanol lainnya meningkat," ujarnya
