Indeks Kualitas Kebijakan 2025 Lampaui Target Nasional, Ini Pendorongnya
- Antara Foto/Galih Pradipta
Jakarta, VoxPop – Negara-negara Asia memiliki kekuatan pada pilar Financial Stewardship yaitu kemampuan mengelola keuangan negara, fiskal, dan stabilitas ekonomi. Namun di sisi diidentifikasikan bahwa adanya kesenjangan tata kelola yang cukup lebar antarnegara.
Hal tersebut diungkap dalam Laporan Good Government Index (CGGI) 2024: Asia Focus yang dilakukan oleh Chandler Institute of Governance (CIG) menyoroti kinerja pemerintahan di kawasan Asia. Kemajuan pesat di sebagian negara tidak disertai konvergensi regional, artinya, masih terdapat jurang kualitas pemerintahan antara negara dengan performa tinggi dan negara dengan performa rendah.
Sementara itu, dalam laporan yang sama, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan di antaranya masih ditemukannya persoalan terkait dengan kemampuan koordinasi antar kementerian/lembaga. Serta, ada pula pelaksanaan kebijakan yang dinilai masih tumpang tindih dan memiliki umur yang relatif pendek, selain itu juga kurangnya kapabilitas dalam memanfaatkan data dalam setiap proses perumusan kebijakan.
Menyikapi kondisi tersebut, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) hadir menjadi instrumen kunci dalam memperkuat kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy). Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, DEA pada Penyerahan Penghargaan IKK Award tahun 2025.
Muhammad Taufiq menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh instansi pemerintah yang telah berpartisipasi dalam pengukuran IKK tahun 2025 ini. Setidaknya, sebanyak 548 instansi pemerintah atau 85 persen dari total 646 instansi berpartisipasi dalam proses pengukuran, dan dari angka tersebut sebanyak 39 persen instansi berhasil mencapai kualifikasi minimal 'baik', melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, yakni sebesar 30 persen.
Ia menyebutkan, secara nasional, nilai rata-rata Indeks Kualitas Kebijakan mencapai 63,00, dengan total 1.379 kebijakan dari 27 sektor, dan tahun ini ada 30 instansi berhasil mencapai predikat tertinggi yakni 'Unggul'.
"Capaian tersebut menunjukkan penguatan komitmen dan kapasitas birokrasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, dan berdampak nyata bagi masyarakat, dan tentunya ini menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola kebijakan di tanah air," jelas Taufq dikutip dari keterangannya, Rabu, 26 November 2025.
Taufiq berpesan kepada seluruh pimpinan instansi untuk menjadikan budaya IKK sebagai bagian dari budaya kerja bukan sekedar siklus penilaian. Selain itu mendorong peran analis kebijakan dalam setiap tahapan perumusan kebijakan dan menggunakan hasil pengukuran ini sebagai dasar perbaikan kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
