Pemerintah Bakal Gelar Modifikasi Cuaca di Sumatera
- Yeni Lestari/VoxPop
Jakarta, VoxPop – Pemerintah berencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mempercepat penanganan korban bencana alam di wilayah Sumatera.
Operasi modifikasi cuaca dilakukan guna mengurangi curah hujan dan mengantisipasi bencana susulan.
"Kita juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan kita bawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini (selain menangani korban)," kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 28 November 2025.
Pratikno mengatakan Siklon Tropis Senyar menjadi penyebab hujan ekstrem di wilayah Sumatera sudah mulai mereda. Dia pun meminta warga tetap waspada, apalagi di wilayah utara sudah ada Siklon Tropis Koto.
"Kita mengantisipasi karena ada Siklon Koto, tapi tempatnya di Utara. Kita masih waspada, kita harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia," ungkapnya.
Sama seperti Siklon Senyar, Siklon Koto ini berpotensi memengaruhi cuaca di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Siklon ini memicu curah hujan ekstrem disertai dengan angin kencang.
Presiden RI Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan percepatan penanganan bencana di Sumatera.
Salah satunya dengan memberangkatkan empat pesawat membawa bantuan dalam skala besar menuju tiga provinsi terdampak melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Pratikno menyampaikan sejak awal seluruh unsur pemerintah telah bergerak cepat memberi bantuan di bawah arahan langsung Prabowo.
“Sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami, tim PMK, langsung bergerak dibantu TNI, Polri, Pemda aktif. Dan untuk tanggap darurat itu, tenda-tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” pungkas Pratikno.
DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji PPPK di daerah.
