Warga Aceh Tengah Korban Banjir dan Longsor Teriak di Kantor Bupati: Sebutir Beras Belum Kami Terima
- ANTARA/Kurnia Muhadi
Aceh Tengah, VoxPop – Masyarakat Takengon di Kabupaten Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan longsor menuntut ketersediaan sembako dan BBM kepada pemerintahan setempat di kantor Bupati Aceh Tengah, Selasa.
"Apa saja kerja pemerintah ini, sampai hari ini belum ada penanganan apapun. Itu Bupati kalau tidak sanggup mundur saja," kata Rudi, salah seorang warga.
Aksi tersebut dilakukan warga karena kecewa terhadap pemerintah daerah yang dinilai lambat dalam penanganan bencana di daerah tersebut.
Banjir di Desa Pasi Leuhan, Kabupaten Aceh Barat
- ANTARA/HO-BPBD Aceh Barat
Aksi berlangsung tertib tanpa adanya tindakan anarkis. Warga berharap pemerintah daerah dapat bergerak cepat dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor.
"Sudah seminggu pak, kami masyarakat belum dapat bantuan apapun. Sebutir beras pun kami belum terima," teriak warga dalam kerumunan massa.
Pascabencana banjir dan tanah longsor, saat ini masyarakat masih mengalami krisis pangan dan air bersih. Beras, sembako, gas LPG, dan BBM hilang di pasaran. Listrik juga masih padam total dan jaringan komunikasi juga belum pulih.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Aceh Tengah, Andalila mengatakan bantuan pangan berupa beras baru masuk pada Senin, 1 Desember 2025.
Menurut dia, bantuan beras tersebut hanya sebanyak 6,5 ton untuk wilayah Aceh Tengah. Sedangkan untuk bahan sembako lainnya masih sangat minim.
"Sampai saat ini kita memang masih sangat kekurangan untuk sembako. Beras kemarin ada masuk 13 ton, tapi kita bagi dua dengan Kabupaten Bener Meriah, jadi kita dapat 6,5 ton," kata Andalila.
Dia menuturkan, Aceh Tengah saat ini masih terisolasi dengan akses jalan masuk ke wilayah ini banyak terputus dihantam banjir dan tanah longsor.
"Data sementara, hingga saat ini dilaporkan sebanyak 22 orang meninggal dunia dan 23 orang masih hilang," demikian Andalila. (Ant)
Indonesia Dorong Negara ASEAN Perkuat Hak Kelola Hutan untuk Masyarakat
Kemenhut dorong penguatan tata kelola perhutanan sosial di ASEAN sebagai upaya perkuat kepastian tenurial sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
