Menhut Raja Juli: Satu Tahun Jadi Menteri, Saya Tidak Menerbitkan PBPH Penebangan Satu Pun
- Yeni Lestari/VoxPop
Jakarta, VoxPop – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan dirinya patut terhadap perintah Presiden RI Prabowo Subianto terkait penjagaan kawasan hutan.
Hal ini, kata dia, dibuktikan dengan tidak adanya satupun izin penebangan kawasan hutan yang diterbitkan selama dirinya menjadi menteri.
"Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri, ini saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, restorasi ekosistem," kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, 5 Desember 2025.
Dalam kesempatan itu, Raja Juli juga merespons soal desakan mundur dari jabatannya buntut bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Desakan itu diungkap anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh dalam rapat bersama Raja Juli. Saat itu, Rahmat Saleh menyinggung dua menteri di Filipina mengundurkan diri karena gagal mengatasi banjir.
Raja Juli menegaskan, kekuasaan hanya milik Allah SWT. Dia pun mengaku siap jika harus dievaluasi.
"Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi," ucapnya.
Raja Juli menjelaskan, desakan mundur di media sosial merupakan aspirasi atas kekecewaan publik terhadap pemerintah terkait bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dia memastikan akan bertanggung jawab dan bekerja maksimal dalam menanggulangi bencana banjir dan longsor tersebut.
Lebih lanjut, Raja Juli pun menyerahkan keputusan mengenai evaluasi kinerja kepada Presiden RI Prabowo. Sebab, kata dia, urusan pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya, saya gak pernah hapus ya, itu bagian dari aspirasi, kemarahan, itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi," ucap Raja Juli.
"Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden," sambungnya.
Prabowo Prihatin Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto prihatin karena banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
