Meski TKD Dipangkas, Misbakhun Pastikan Pembangunan Daerah Tetap Berjalan
- Dok. Istimewa
Jakarta, VoxPop – Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun meminta masyarakat bijak dalam mencermati kebijakan pengurangan alokasi transfer ke daerah atau TKD. Ia menambahkan bahwa anggaran TKD 2025 dari Rp 919 triliun menjadi Rp693 triliun, terjadi penurunan penurunan 24 persen.
Misbakhun menegaskan hanya Rp 693 triliun yang dikelola oleh pemerintah daerah dan sisanya masuk kementrian/lembaga dalam wujud Presiden atau Banpres dan juga Inpres.
“Yang tadinya melalui transfer ke daerah sebagian, kemudian dengan proporsi yang agak lebih seimbang, sekarang pemerintah pusat mengambil peran yang lebih banyak,” ujar Misbakhun dalam acara Rakernassus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dikutip Selasa, 16 Desember 2025.
Misbakhun memastikan, daerah tetap bisa mendapatkan akses untuk pembangunan di daerahnya. Mekanismenya dengan meminta Inpres atau Banpres di daerahnya masing-masing.
Dengan demikian pemerintah daerah tetap mendapatkan dukungan belanja dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur.
Rapat Khusus Nasional ADKASI
- Dok. Istimewa
Sementara itu Ketua Umum ADKASI, Siswanto mengatakan DPRD harus lebih cermat dan melakukan pengawasan yang baik khususnya dalam mengawasi pendapatan dan belanja daerah.
ADKASI mendorong realisasi anggaran di daerah pada bulan pertama sampai bulan ketiga 2026 nanti tetap tinggi.
“Realisasi anggaran di daerah harus tinggi dan pemerintahan berjalan baik, sehingga ini akan menjadi dasar usulan dan penilaian Menkeu kepada Presiden, agar TKD ditambah," kata Siswanto.
Siswanto meminta agar semua pimpinan dan DPRD Kabupaten memberikan informasi realisasi anggaran Januari hingga Maret 2026 kepada ADKASI.
Laporan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi II dan Ketua Komisi XI DPR RI untuk bahan evaluasi bersama.
Selanjutnya Hasil evaluasi tersebut di jadikan dasar pengajuan penambahan TKD kepada Presiden. Siswanto yakin, Presiden Prabowo Subianto akan bijak menilai, ketika pemerintahan makin bersih dan realisasi anggaran juga semakin baik.
Purbaya: Realisasi Anggaran MBG Capai Rp 101,1 Triliun hingga Akhir Kuartal II-2026
Purbaya melaporkan, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir kuartal II-2026, mencapai Rp 101,1 triliun bagi 63,13 juta penerima manfaat.
