Status Pencekalan Eks Menag Yaqut Bakal Diperpanjang? Begini Kata KPK
- ANTARA/Rio Feisal
Jakarta, VoxPop – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan masih ada waktu dua bulan atau hingga Februari 2026 untuk menentukan perpanjangan pencekalan di kasus kuota haji, yakni salah satunya terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
“Betul, ini kan masih ada waktu dua bulan ya, Januari-Februari,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 6 Januari 2026.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan
- Yeni Lestari/VoxPop
Sementara itu, Budi mengatakan dalam periode waktu tersebut, KPK menunggu finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara akibat kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
“Karena hasil dari penghitungan kerugian negara itu menjadi salah satu bukti penting dalam penyidikan perkara kuota haji,” katanya.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji, dan menyampaikan sedang berkomunikasi dengan BPK RI untuk menghitung kerugian negara.
Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.
Mereka yang dicegah adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.
Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut.
Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
- Antara
Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (Ant)
KPK Setop Penyidikan 6 Kasus, Ada Sekjen DPR hingga Wamenkum Eddy Hiariej
KPK menghentikan penyidikan enam kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan SP3 dengan alasan tersangka meninggal hingga permohonan praperadilan dikabulkan
