Prabowo Bakal Buka Rakornas Pemerintah Pusat-Daerah, 4.487 Peserta Hadir
- VoxPop/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VoxPop – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan membuka Rapat Koordinasi (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul, Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026.
Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan mengatakan Rakornas Tahun 2026 bertujuan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya.
Tujuannya, kata dia untuk mendukung implementasi program prioritas Presiden Prabowo menuju Indonesia emas 2045.
“Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Benni dalam keterangannya, dikutip dari ANTARA, Senin, 2 Februari 2026.
Dalam acara tersebut, Prabowo dijadwalkan memberikan arahan kepada para peserta rakornas.
Prabowo juga akan menyampaikan catatan evaluasi kinerja pemerintah selama tahun 2025. Arahan itu termasuk strategi dalam menyongsong kinerja tahun 2026 agar lebih baik.
Rakornas ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 4.487 peserta. Mereka terdiri atas unsur pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forkopimda dari seluruh Indonesia.
Dia menjelaskan, kepala daerah dan forkopimda berperan penting dalam memastikan keberhasilan pencapaian target program prioritas Presiden Prabowo.
Mereka merupakan motor utama penggerak penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di daerah.
Karena itu, Rakornas menjadi sarana untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta menyinergikan langkah kebijakan pusat dan daerah.
Survei Ungkap Kepuasan Publik ke Prabowo Turun, Pemerintah Bakal Lakukan Evaluasi
Qodari mengatakan pemerintah menghargai setiap hasil survei yang dibuat oleh lembaga independen. Dia menegaskan pemerintah menjadikan hasil survei itu jadi masukan.
