Buntut Bocah SD Bunuh Diri di NTT, DPR Sentil Kebijakan Bansos Tak Tepat Sasaran
- Dok. Istimewa
“Kita nanti segera komunikasi dengan KemenPPPA supaya segera turun ke daerah-daerah. Ini kan harus dipetakan dulu mana daerah 3T yang memang harus ada program-program khusus,” ujarnya.
Menurut Singgih, penanganan persoalan ini tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan harus melibatkan Kemensos, KemenPPPA, pemerintah daerah, serta kementerian pendidikan.
“Ini peringatan buat kita semuanya. Jadi itu enggak cuma satu kementerian, tapi saling melengkapi juga nanti dengan Pemda,” katanya.
Ia menambahkan, DPR juga membuka opsi rapat gabungan dengan Komisi X DPR RI untuk membahas aspek pendidikan, termasuk penguatan layanan psikologis di sekolah.
“Di sekolah juga harus ada mata pelajaran khusus atau untuk masalah psikologi anak ini. Sebenarnya kan ada BP, tapi ini bukan kenakalan, ini karena anak putus asa,” ujar Singgih.
Polisi melakukan olah TKP bocah tewas gantung diri di Ngada, NTT
- Ist
Singgih menegaskan, kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola bansos dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik, agar benar-benar menjangkau daerah yang membutuhkan.
“Ini momentum semuanya, momentum di Kemensos dan momentum di PPPA, supaya ke depan tidak terulang lagi,” pungkasnya.
tvOnenews.com/Rika Pangesti
Jokowi Optimistis PSI Melaju Kencang di 2029, Sebut Sudah Punya Hitung-hitungan
Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi mengungkapkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak hanya membidik target lolos ke DPR RI pada Pemilu 2029.
