Kasus Bocah SD di NTT Bunuh Diri, Istana Minta Kepala Desa Aktif Pantau Kelompok Rentan
- VoxPop/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VoxPop – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan kepala desa harus aktif memantau dan mengawasi kondisi kelompok masyarakat rentan.
Termasuk, kata dia, masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Menurut Prasetyo, langkah proaktif di tingkat desa dan kelurahan akan membantu pemerintah pusat mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memastikan kehadiran negara bagi masyarakat kurang mampu.
Hal itu disampaikan Prasetyo menyusul insiden seorang siswa SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) bunuh diri karena tak mampu membeli buku dan pena seharga Rp10 ribu.
“Kepala desa atau kepala dusun yang terus-menerus melakukan monitoring dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Februari 2026.
Prasetyo menuturkan, pemantauan aktif tersebut juga diharapkan dapat mencegah terulangnya peristiwa-peristiwa memprihatinkan, seperti yang terjadi pada bocah SD di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kami memastikan, kalaupun belum bisa kita berdayakan secara mandiri, tetapi kehadiran atau intervensi pemerintah harus kita pastikan untuk menyentuh ke seluruh lapisan, terutama yang paling bawah, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” tutur Prasetyo.
Dia juga menyebutkan bahwa pemerintah menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan.
“Ini bagian dari yang harus kita evaluasi secara menyeluruh gitu. Masalah pendataan, masalah laporan, termasuk kepedulian sosial kita,” pungkas Prasetyo.
Bukan Kemiskinan, Ternyata Ini Kerawanan Utama Terjadinya Politik Uang
Kerawanan politik uang lebih dipengaruhi ketatnya persaingan antar caleg dalam partai yang sama, tipisnya margin kemenangan, serta kuatnya jaringan broker politik.
