Polisi Diminta Segera Tangkap DPO Kasus Dugaan Penggelapan BBM di Ogan Ilir
- Istimewa
Jakarta, VoxPop – Lima orang tersangka dalam perkara dugaan penggelapan BBM, yang saat ini telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), harus segera ditangkap pihak kepolisian utamanya yakni oleh Polres Ogan Ilir.
Penasihat Hukum PT Indra Angkola, Edi Gustia Bahri berharap, aparat penegak hukum bisa segera menjalankan proses penegakan hukum secara profesional, objektif, dan berkeadilan.
"Penetapan DPO merupakan langkah penting dalam rangka memberikan kepastian hukum, tidak hanya bagi perusahaan kami sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap iklim usaha yang sehat," kata Edi dalam keterangannya, Selasa 14 April 2026.
DPO kasus dugaan penggelapan BBM di Ogan Ilir
- [Istimewa]
"Kami berharap Polres Ogan Ilir bersama Polda Sumatera Selatan dapat segera melakukan penangkapan terhadap para DPO sehingga proses hukum dapat berjalan secara optimal," ujarnya.
DPO kasus dugaan penggelapan BBM di Ogan Ilir
- [Istimewa]
Edi memastikan bahwa PT Indra Angkola akan senantiasa bersikap kooperatif dalam proses hukum terkait kasus tersebut. Hal itu termasuk membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penyidik.
“Kami berkomitmen untuk mendukung proses hukum hingga tuntas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menjunjung tinggi prinsip transparansi,” kata Edi.
Dia juga mengimbau kepada para pihak yang telah ditetapkan sebagai DPO di kasus tersebut, supaya segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Diketahui, Polres Ogan Ilir sebelumnya telah menetapkan lima orang sebagai DPO dalam sejumlah perkara dugaan tindak pidana penggelapan BBM berdasarkan laporan polisi sepanjang tahun 2024-2025.
Kelima individu tersebut adalah Arief Gunawan (29 Tahun), Rangga (34 Tahun), Wahdini (25 Tahun), Junaidi Riduan Putra (25 Tahun), dan Hendra (37 Tahun).
Para tersangka diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 KUHP terkait penggelapan, serta Pasal 480 KUHP mengenai penadahan, dan tidak menutup kemungkinan dikenakan ketentuan hukum lain yang relevan di sektor minyak dan gas bumi.
Wamen ESDM Pastikan Pasokan BBM B50 di Tapanuli Selatan Lancar
Wamen ESDM Yuliot meninjau langsung ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
