Kuasa Usaha Kedubes Irak Kenang Penolakan Megawati Atas Agresi AS tahun 2003
- Istimewa
Jakarta, VoxPop – Presiden Ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Irak untuk Indonesia Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy membahas situasi terkini di Timur Tengah dan upaya mempererat hubungan Indonesia dan Irak.
Hal ini jadi pembahasan saat Megawati menerima Al-Khalidy di kediamannya, Menteng, Jakarta, Senin 27 April 2026.
Dalam pertemuan, Megawati didampingi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dan Rokhmin Dahuri serta politisi PDIP M.Guntur Romli.
Mengawali perbincangan, KUAI Kedubes Irak menceritakan kunjungan bersejarah Presiden Soekarno ke Baghdad, Irak, pada tahun 1961, yang disambut hangat oleh Perdana Menteri Irak saat itu Mayor Jenderal Abdel Karim Qassim.
"Kami masih menyimpan film dokumenter kunjungan bersejarah tersebut," kata Al-Khalidy.
Kunjungan saat itu untuk memperkuat hubungan diplomatik, menegaskan posisi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, serta mengukuhkan solidaritas pemimpin dunia ketiga yang mandiri.
Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Irak secara resmi didirikan pada tahun 1950. Irak merupakan salah satu negara yang cepat mengakui kemerdekaan Indonesia, dengan pengakuan de jure pada tahun 1947, dan KBRI Baghdad kemudian dibuka pada 27 Maret 1950 untuk memperkuat kerja sama bilateral.
"Hubungan Indonesia dan Irak sudah masuk tahun ke-76, kami terus berharap tetap kuat dan hangat, kami juga tahu sikap Ibu Megawati saat menjadi presiden yang menolak serangan terhadap Irak tahun 2003," ujar Al-Khalidy.
Terkait konflik yang terjadi saat ini di Timur Tengah, Al-Khalidy menyampaikan sikap resmi pemerintah Irak yang mengutuk serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.
"Pemerintah kami secara resmi mengutuk serangan AS dan Israel ke Iran, namun juga mengutuk serangan balasan Iran terhadap negara-negara tetangganya. Kami menolak perang ini, kami menjunjung tinggi mekanisme dialog, negoisasi dan perdamaian," tegas Al-Khalidy.
Megawati Soekarnoputri juga menilai bahwa serangan AS dan Israel terhadap Iran adalah pelanggaran kedaulatan negara merdeka. Selain bertentangan dengan Piagam PBB dan Hukum Internasional, juga dengan Dasa Sila Bandung. Pada kesempatan tersebut, Megawati juga menceritakan kembali sikapnya yang menolak serangan AS terhadap Irak tahun 2003.
