Pemerintah Jamin Tak Ada PHK Massal PPPK

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya menjalankan skema tersebut. 

Baca Juga

Wamenaker Persilakan Buruh Lapor Jika THR hingga Upah Lembur Tak Dibayar, Portal Lapor Menaker Siap Terima Aduan

"Saya mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ibu Menteri PANRB. Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi PPPK, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional," ujarnya.

Ke depan, ketiga kementerian akan segera menerbitkan Surat Edaran Bersama sebagai panduan teknis bagi pemerintah daerah, sekaligus menata ulang kerangka kebijakan rekrutmen ASN agar sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

Baca Juga

APKSI dan PPPK Paruh Waktu Sektor Kesehatan Geruduk Balai Kota Jakarta, Tuntut Gaji ke-13 Belum Diterima

Kepala Daerah Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Dasco: Akan Diperbaiki Agar Tidak Ada Penumpukan Pegawai

Pernyataan itu disampaikan Sufmi Dasco Ahmad usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis 30 Juli 2026.

VoxPop.co.id

30 Juli 2026