Siapa Nanik S Deyang? Sosok yang Ditunjuk Prabowo Jadi Kepala BGN Pengganti Dadan Hindayana
- VoxPop/Rahmat Fatahillah Ilham
VoxPop –Selasa 2 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Menyusul pencopotan Dadan, Prabowo menunjuk Nanik Sudaryanti Deyang untuk memimpin BGN.
"Bapak Presiden memutuskan mengangkat Nanik S Dayang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," kata Menteri Sekertaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Selasa 2 Juni 2026 di Jakarta.
Lantas siapa sosok Nanik S Deyang yang ditunjuk sebagai pengganti Dadan Hindayana dan seperti apa rekam jejaknya? Melansir dari berbagai sumber, Nanik S Deyang yang lahir pada 3 Januari 1968 ini merupakan lulusan Fakultas Biologi Unibersitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Angkatan 1983.
Sebelum berkecimpung di dunia politik, Nanik mengawali karirinya sebagai wartawan senior di Tabloid Bangkit di Bawah naungan Kompas Gramedia. Dia juga sempat menjabat sebagai pemimpin media di Kelompok Media Peluang (KMP).
Di tahun 2019, Nanik kemudian terjun ke dunia politk. Saat itu dia menjadi salah satu tim sukses Prabowo pada pemilihan presiden 2019 sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga.
Di tahun 2024 pasca terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumimg Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Nanik S Deyang dilantik sebagai Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan periode tahun 2024-2029.
Nanik juga diangkat menjadi Komisaris Independen Pertamin pada tanggal 12 Juni 2025 lalu. Sementara itu pada tanggal 17 September 2025, Nanik resmi diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus memberhentikannya dari jabatan Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Saat terpilih sebagai Wakil Kepala BGN, sosok Nanik dikenal sangat vocal dan kerap melalukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dirinya juga dikenal tegas, terlihat dari sikapnya yang tak segan menjatuhkan sanksi berupa penangguhan sementara (suspend) operasional bagi mitra SPPG yang melanggar aturan.
Sejumlah temuan pelanggaran yang kerap dijumpai diantaranya mencakup isu higienitas dapur yang buruk, tata letak sarana yang menyimpang dari pedoman teknis hingga minimnya fasilitas sanitasi yang mengancam keamanan pangan. Hingga 31 Mei kemarin, Nanik menyampaikan sebanyak 2.213 SPPG masih ditangguhkan untuk memperbaiki kualitas program MBG.
DPR Usul Program Makan Bergizi Gratis Dirombak, Penerima Dipangkas Jadi 26 Juta Usai Putusan MK
Komisi IX DPR meminta Badan Gizi Nasional mendesain ulang program Makan Bergizi Gratis setelah putusan MK muncul agar anggaran bisa lebih efisien dan tepat.
