Seskab Teddy: Program Magang Nasional 2026 Tawarkan Gaji Rp 3,5-6 Juta
- ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet
Jakarta, VoxPop – Program Magang Nasional (PMN) 2026 yang diluncurkan pemerintah menawarkan gaji bagi peserta magang berkisar Rp 3,5-6 juta per-bulan, tergantung pada upah minimum kabupaten/kota tempat peserta bekerja.
"Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp3,5 sampai Rp6 juta per-bulan tergantung upah minimum Kabupaten/Kota tempat ia bekerja," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat pembukaan Program Magang Nasional 2026 yang dikutip dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Teddy mengatakan Program Magang Nasional merupakan inisiatif Presiden Prabowo yang mulai dijalankan sejak 2025 melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Program itu bertujuan menjembatani lulusan perguruan tinggi agar lebih mudah memasuki dunia kerja dan menyasar lulusan sarjana, penyandang disabilitas, serta peserta dari berbagai profesi.
"Salah satu 'PR' pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan dapat gaji," ujarnya.
Selain memperoleh penghasilan, peserta PMN mengikuti masa magang selama enam bulan di perusahaan mitra serta mendapat pendampingan dari mentor atau pekerja senior untuk meningkatkan keterampilan kerja.
"Peserta PMN dilatih dan didampingi oleh mentor atau pekerja senior perusahaannya agar skill bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari profesi dan saudara kita dari difabel," kata Teddy.
Pada 2026, jumlah peserta PMN ditingkatkan menjadi 150 ribu orang dari 100 ribu peserta pada tahun sebelumnya. Mereka akan ditempatkan di sekitar 8.800 perusahaan milik BUMN maupun swasta di berbagai daerah.
Menurut Teddy, pelaksanaan PMN pada tahun pertama menunjukkan hasil positif, yaitu dari 100 ribu peserta yang mengikuti program di 2025, sekitar 30 persen atau sekitar 30 ribu peserta direkrut menjadi pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara itu, 30 persen lainnya masih menunggu panggilan kerja dalam kurun dua hingga tiga bulan.
"Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan," kata Teddy. (Ant)
Mendagri Tito Sebut Aturan Gaji Kepala Daerah Bakal Direvisi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa aturan mengenai gaji kepala daerah bakal direvisi kembali guna menyesuaikan dengan keadaan saat ini.
