Reformasi Sistemik DJBC Dinilai Tak Boleh Berhenti
"Petugas diminta mempercepat barang, tetapi sekaligus mencegah penyelundupan. Mereka diminta meningkatkan penerimaan, tetapi juga mengurangi biaya logistik. Mereka diminta memberikan fasilitas kepada industri, tetapi sekaligus mengawasi agar fasilitas itu tidak disalahgunakan. Apabila desain organisasinya tidak menyediakan kontrol silang, kewenangan yang seharusnya saling mengimbangi justru dapat menumpuk pada lingkaran yang sama," pungkas Iskandar.
Karena itu, IAW mengusulkan transformasi DJBC menjadi Otoritas Kepabeanan dan Cukai Indonesia (OKCI) yang didukung pembangunan National Border Economic Governance System (NBEGS).
Konsep tersebut dirancang untuk memisahkan fungsi pelayanan, pengawasan, manajemen risiko, audit, hingga penegakan hukum agar berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data.
"Ancaman pembubaran seharusnya tidak lagi dibaca sebagai pertanyaan sederhana: apakah Bea Cukai masih diperlukan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: Bea Cukai seperti apa yang masih layak dipertahankan. Apakah cukup dengan mengganti pimpinan, memutasi pegawai, menambah kamera, dan memasang aplikasi baru? Atau Indonesia perlu mengubah cara negara mengelola seluruh pintu ekonominya?" pungkas Iskandar.
Prabowo Perintahkan Single National Identity Card Segera Dieksekusi
Presiden di Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi dan digitalisasi layanan pemerintahan.
