Kolaborasi Bangun Bangsa Jadi Langkah Nyata Menuju Indonesia Emas 2045
Jakarta, VoxPop - Pembangunan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 tidak dapat diwujudkan hanya melalui peran pemerintah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan berjalan inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu disampaikan Rachmat saat memberikan keynote speech dalam Bangun Bangsa Conference 2026 bertema Sustainable Community Growth: Shaping Indonesia's Future Inclusive Economy di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Menurutnya, tidak ada negara yang mampu tumbuh dan maju tanpa dukungan sektor swasta. Karena itu, kepedulian dunia usaha terhadap pembangunan menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Kalau dunia usaha punya kepedulian terhadap bangsa ini, kalau dunia usaha memprakarsai untuk membangun bangsanya, maka ini adalah tanda-tanda bahwa kita akan tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan," ujar Rachmat.
Ia menilai semangat Bangun Bangsa Conference sejalan dengan konsep pembangunan yang diusung Bappenas, yakni people-centered development dengan prinsip no one left behind. Menurutnya, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kualitas sumber daya manusia terus meningkat sejak dini hingga sepanjang hayat.
Ekonomi Hijau Jadi Prioritas Pembangunan Nasional
Rachmat menegaskan ekonomi hijau kini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang telah masuk dalam berbagai dokumen perencanaan pemerintah. Menurutnya, ekonomi hijau bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan menjadi strategi Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi dunia, dan gangguan rantai pasok global.
Ia menilai Indonesia harus meninggalkan pola pembangunan yang hanya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan beralih pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
"Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling mengorbankan, melainkan dua pilar yang saling memperkuat," katanya.
Rachmat mengatakan agenda ekonomi hijau telah menjadi bagian dari RPJPN, RPJM, hingga RKP untuk mendukung target Indonesia Emas 2045. Pemerintah juga menargetkan pencapaian Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat, sekaligus memperkuat swasembada pangan, energi, air, ekonomi digital, ekonomi syariah, dan ekonomi biru.
Selain mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen secara berkelanjutan, transisi menuju ekonomi hijau diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari lima juta lapangan kerja hijau pada 2029. Menurut Rachmat, target tersebut hanya dapat dicapai jika masyarakat dilibatkan sebagai pelaku utama pembangunan.
Bangun Bangsa Conference Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Semangat tersebut menjadi dasar penyelenggaraan Bangun Bangsa Conference 2026 yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga asosiasi dalam membahas investasi berbasis komunitas dan penguatan ekonomi hijau.
Forum ini menghadirkan tiga sesi diskusi yang membahas strategi investasi komunitas, penyusunan standar keberlanjutan, hingga pengembangan sistem ekonomi hijau yang dapat diterapkan di berbagai daerah. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Bentoel Group Ubah Pendekatan CSR Lewat Community Investment
President Director Bentoel Group, William Lumentut, mengatakan Bangun Bangsa Conference lahir dari keinginan perusahaan melihat program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perspektif yang lebih luas melalui pendekatan community investment.
Alih-alih sekadar memberikan bantuan, perusahaan memilih fokus pada pendampingan, pelatihan, akses pengetahuan, serta pembangunan jejaring bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Program yang dimulai di Kota Malang pada 2024 itu kini telah berkembang ke Jakarta dan Temanggung.
Menurut William, inisiatif tersebut diharapkan tidak hanya dijalankan oleh perusahaan, tetapi juga menginspirasi pelaku usaha lain, pemerintah, dan akademisi untuk berkolaborasi dalam memberdayakan masyarakat.
"Kami ingin memberikan ide dan inspirasi kepada pelaku usaha lain, akademisi, dan pemerintah supaya bisa bekerja sama. Jadi bukan hanya kami yang bergerak, tetapi semakin banyak pihak yang ikut berkontribusi," ujarnya.
Empower Academy Bantu UMKM Mikro Berkembang
Head of Corporate & Regulatory Affair Bentoel Group, Dian Widyanarti, mengatakan Bangun Bangsa Conference juga menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus evaluasi bagi berbagai pihak yang menjalankan program investasi komunitas.
Menurutnya, program tersebut bertujuan membuka akses bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlihat, termasuk penyandang disabilitas dan pelaku usaha mikro, agar memperoleh kesempatan berkembang.
Melalui program Empower Academy, Bentoel Group memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro. Hasilnya, usaha penyandang disabilitas di Malang mengalami pertumbuhan sekitar 40 persen, sementara sejumlah usaha mikro di Jakarta mampu berkembang hingga dua kali lipat setelah mendapatkan pendampingan.
Dian menambahkan, sebanyak 19 dari 25 peserta Empower Academy di Jakarta Barat kini telah bergabung ke dalam Jakpreneur, sehingga memiliki peluang lebih besar memasarkan produknya melalui ekosistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Melalui Bangun Bangsa Conference 2026, pemerintah dan dunia usaha sama-sama menegaskan bahwa pembangunan Indonesia membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan. Investasi berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
Bappenas Pastikan Dana Pemerintah Masih Aman Hadapi Dampak El Nino, Fokus pada Penanganan Mendesak
Bappenas dengan tegas memastikan bahwa pendanaan dari pemerintah masih memadai untuk menangani dampak El Nino dan menyiapkan berbagai skema pembiayaan iklim.
