Dana Tanggap Darurat 2026 Diambil dari Pos Lain, Purbaya: Setiap Tahun Kita Siapkan Rp 5 Triliun

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa
Sumber :
  • Antara

Jakarta, VoxPop – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengajukan kebutuhan dana tanggap darurat untuk tahun 2026, yang nantinya akan dialokasikan dari pos anggaran lain.

img_title MK Ingatkan Negara Tak Boleh Kurangi Anggaran Pendidikan 20 Persen Apapun Keterbatasan APBN yang Dialami

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, langkah itu diambil karena pekerjaan penanganan bencana di lapangan sudah berjalan, sementara persetujuan akhir dari Bappenas belum terbit.

"Sehingga diputuskan bahwa untuk dana tanggap darurat, akan diambilkan dari pos lain karena Bappenas belum setuju," kata Dasco di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026. 

img_title Istana Hormati Putusan MK soal Anggaran MBG Dipisah dari Pendidikan: Kami Pelajari Dulu, Mohon Waktu

"Jadi dana tanggap darurat yang sekarang sedang berjalan akan diambilkan di pos lain. Nanti Mensesneg yang tanggung jawab," ujarnya.

Sementara Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, setiap tahun pemerintah sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun, untuk dana tanggap darurat yang bisa dimanfaatkan BNPB.

img_title MK: MBG Pakai Anggaran Pendidikan sebagai Cara Pemerintah Penuhi Mandat 20 Persen Dana Pendidikan

"Setiap tahun memang kita siapkan Rp 5 triliun untuk tanggap darurat, jadi BNPB bisa pakai. Masalah pembagiannya atur-atur aja," ujar Purbaya.

Diketahui, sebelumnya Menteri PU, Dody Hanggodo, telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 74 triliun untuk program empat tahun. Dimana di dalamnya mencakup anggaran terkait kebutuhan tanggap darurat tahun 2026, mencapai sebesar Rp 4,3 triliun.

Namun dalam pembahasan, kebutuhan darurat itu sempat diarahkan Bappenas untuk sementara menggunakan mekanisme melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dody menekankan, sejumlah pekerjaan terbilang sangat mendesak, termasuk penanganan banjir di Tegal, Jawa Tengah, yang tetap harus dilaksanakan karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga dan percepatan pemulihan pascabencana.

Dia juga mengingatkan, apabila seluruh kebutuhan darurat harus ditutup dari anggaran internal kementerian, maka hal tersebut berpotensi mengganggu program pembangunan lainnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan

Purbaya Pastikan Anggaran Sekolah Rakyat dari APBN Berjalan Optimal

Purbaya menegaskan komitmen negara dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

img_title
VoxPop.co.id
1 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut