DPRD Bandung Perketat Pengawasan Proyek RSUD dan Gedung Inspektorat, Risiko Hukum hingga Anggaran Dipetakan
- Dokumentasi DPRD Kota Bandung.
Dalam proses mitigasi, Inspektorat Daerah diharapkan berperan sebagai early warning system untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung memiliki peran dalam menyiapkan berbagai skenario selama masa transisi pembangunan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah proses konstruksi RSUD.
Di sisi lain, DPRD Kota Bandung akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk memastikan pembangunan kedua gedung tersebut terlaksana sesuai target waktu, mutu dan anggaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sebelumnya, FGD juga telah menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya kesamaan persepsi mengenai regulasi, dukungan terhadap skema pembiayaan tahun jamak (multi-years), serta kepastian hukum sebagai dasar pelaksanaan proyek. Tahap selanjutnya, seluruh hasil pembahasan akan diterjemahkan ke dalam langkah konkret melalui pemetaan dan mitigasi risiko secara komprehensif.
DPRD menekankan, keberhasilan pembangunan RSUD dan Gedung Inspektorat tidak hanya diukur dari selesainya konstruksi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan proyek berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat anggaran, memiliki landasan hukum yang kuat, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Bandung.
“Kolaborasi, mitigasi dini, dan pengawasan ketat menjadi kunci keberhasilan proyek strategis untuk pelayanan publik yang lebih baik.” Pungkas Toni. (LAN)
Karhutlah Memanas, DPRD Jambi Tegaskan Agar Ditingkatkan Sosialisasi ke Masyarakat
DPRD Provinsi Jambi menegaskan agar lebih meningkatkan sosialisasi ke masyarakat khususnya Provinsi Jambi supaya masyatakat maupun perusahaan tidak membakar lahan.
