Gayus Lumbuun Minta Pimpinan Lembaga Peradilan Dievaluasi
- VoxPopnews/Fernando Randy
VoxPop.co.id - Hakim Agung Gayus Lumbuun mengungkapkan bahwa inti dari reformasi peradilan adalah membangun kembali kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan. Gayus mencatat, selama ini kepercayaan itu luntur seiring dengan terungkapnya kejahatan peradilan sebagai bentuk mafia hukum.
"Tindakan itu dilakukan oleh pimpinan-pimpinan, pejabat peradilan, staf pengadilan, panitera bahkan hakim-hakim secara masif hampir di semua strata tingkat peradilan," kata Gayus saat berbincang dengan VoxPop.co.id, Sabtu, 1 Oktober 2016.
Oleh karena itu, kata dia, konsentrasi dari reformasi hukum harus terfokus pada putusan yang adil bagi masyarakat pencari keadilan. Atas hal ini, Gayus berpendapat harus ada upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik tersebut.
"Segera lakukan evaluasi seluruh pimpinan di jajaran peradilan dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, sampai dengan tingkat tertinggi di MA," kata Gayus lagi.
UU dan Rekam Jejak
Gayus menuturkan bahwa evaluasi itu juga wajib mendasarkan pada dua basis persyaratan. Pertama, perundang-undangan. Dan kedua, track record atau rekam jejak.
Dia menjelaskan, pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, masing-masing terdiri seorang ketua dan wakil ketua. Kemudian, di tingkat tertinggi di MA terdiri dari 10 orang hakim agung, yang terdiri dari seorang ketua dengan 2 orang wakil ketua dan 7 orang ketua muda bidang atau disebut kamar.
Gayus lalu mencontohkan, saat ini dari 10 pimpinan MA, ada beberapa orang hakim agung karir yang tidak memenuhi persyaratan UU yaitu berpengalaman menjadi hakim tinggi (tingkat banding) selama tiga tahun.
"Apakah bisa (mereka yang tidak memenuhi syarat itu) memimpin hakim-hakim agung yang akan memeriksa perkara di tingkat kasasi ataupun PK (Peninjaun Kembali)?" ujar Gayus.
Terhadap hakim-hakim agung non karir agar bisa diangkat sebagai pimpinan MA, kata Gayus, haruslah memenuhi syarat perundangan yang telah mengatur dengan jelas.
"Evaluasi ini diperlukan untuk mewajudkan cita-cita memiliki sebuah MA dengan semua jajaran di bawahnya dimasa depan yang agung, kredibel, profesianal berkualitas dan bermoralitas," ujar Gayus.
Gayus menegaskan, lembaga peradilan yang seperti itulah yang bisa memberikan motivasi dan menjaga jajaran hakim, panitera dan staf administrasi agar tidak menyimpang dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur-aparatur peradilan dengan putusan-putusannya yang agung dan berkeadilan.
Daftar Pelanggaran 121 Hakim yang Kena Sanksi: Terima Suap, Judi Online hingga Selingkuh
KY selama semester I 2026 telah memberikan rekomendasi ke MA untuk menjatuhkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
