Fadli Zon: Perpres BPIP Cacat Serius
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
"Tapi, pada saat bersamaan, Presiden justru malah terus menambah lembaga non struktural baru,” ujar Fadli.
Fadli menguraikan sejak menjabat Presiden, Jokowi meneken berbagai perpres terkait lembaga non struktural baru, seperti Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN).
"Jumlahnya memang hanya 9, tapi Anda bisa menghitung betapa mahalnya ongkos operasional lembaga-lembaga non-struktural baru yang dibikin Presiden Joko Widodo jika standar gaji pegawainya dibikin tak masuk akal begitu,” jelasnya.
Baca: Pimpin BPIP, Megawati Laporan ke Jokowi
Selanjutnya, catatan keempat terkait dari sisi tata kelembagaan. Kecenderungan Jokowi untuk membuat lembaga baru setingkat kementerian seharusnya disetop. Sebab, hal ini menurutnya bisa overlap dan menimbulkan bentrokan dengan lembaga-lembaga yang telah ada.
Fadli mencontohkan berulangkalinya Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyebut soal penghidupan kembali Komando Operasi Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menangani terorisme.
"Bukankah aneh jika Kepala KSP sangat dominan dalam mewacanakan hal-hal semacam itu, padahal itu adalah wilayah pertahanan dan keamanan di mana kita sudah punya Menteri Pertahanan dan juga Menko Polhukam di situ?" tuturnya. (ase)
Jokowi Marah hingga Ancaman Reshuffle, Salah Siapa?
Penanganan covid-19 dianggap menjadi tanggung jawab presiden
