Kontroversi Staf Khusus Presiden yang Dituding Salah Gunakan Wewenang
- vstory
VoxPop – Dua orang Staf Khusus Presiden, yakni Andi Taufan Garuda Putra dan Adamas Belva Syah Devara menjadi sorotan masyarakat di tengah penanganan virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Kedunya mendapat kritikan publik karena dituding menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
Andi Taufan dikritik karena mengirimkan surat perihal kerja sama sebagai Relawan Desa Lawan COVID-19 kepada Bapak/Ibu Camat di seluruh wilayah Indonesia, bernomor: 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020.
Dalam surat itu, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) milik Andi Taufan diminta berpartisipasi menjalankan program yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di area Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Andi Taufan langsung minta maaf dan mencabut surat tersebut.
"Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," kata Andi Taufan saat dikonfirmasi VoxPop.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mempertanyakan tindakan tak pantas Andi itu.
"Di tengah pandemi ini kita harus melihat bagaimana yang seharusnya membantu Presiden menjalankan tugas dan kewajibannya mengatasi Covid-19 sekarang ini, justru melakukan manuver yang kurang patut dan tak pantas," ucap sang Sekjen.
"Kekuasaan dapat dipakai untuk kebaikan, tapi terkadang ia bisa juga terpeleset untuk sebuah kepentingan," imbuh dia.
Menurut Hinca, praktik semacam ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Karena berpotensi penyalahgunaan kekuasaan, Hinca berharap ada konsekuensi etis yang dikeluarkan.
"Harapan saya ada dua, pertama Pak Jokowi bisa memberhentikannya atau saudara Andi Taufan sendiri bersedia mundur dari jabatannya, ini gentlemen," kata Hinca.
Belva Delvara
Kemudian, giliran Belva Delvara yang menjadi sorotan publik karena perusahaan Ruangguru yang dipimpinnya dijadikan mitra pemerintah untuk memberi pendampingan kepada para pengangguran melalui program kartu pra kerja.
Keterlibatan Ruangguru dalam dalam pelatihan online Kartu Prakerja dinilai kental dugaan nepotisme dalam penunjukan vendor platform digital. Keterlibatan platform digital itu dapat memicu konflik kepentingan.
Namun, Belva Delvara pun langsung mengklarifikasi bahwa tidak terlibat dan ikut dalam pengambilan keputusan tersebut. Sebab, Belva juga tidak pernah menghadiri rapat mengenai prakerja bersama Kementerian Koordinator Perekonomian dan manajemen pelaksana (PMO).
