PKS Sindir Pemindahan Ibu Kota Kompensasi Gagalnya Reklamasi Jakarta

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera
Sumber :
  • Lilis

VoxPop – Rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke salah satu provinsi di Kalimantan menuai kritik. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, pemindahan tersebut belum penting.

img_title Jepang Rencanakan Punya Ibu Kota Kedua Selain Tokyo

Mardani mengkritik mengingat rencana itu akan mengandalkan investasi swasta. Ia pun teringat, proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang kini nasibnya terkatung-katung.

"Sebagian orang berpendapat, proyek pemindahan ibu kota ini kompensasi gagalnya proyek reklamasi Jakarta, yang dialihkan dengan proyek pemindahan ibu kota ke luar Jawa dengan 93,5 persen anggaran biaya oleh badan usaha atau swasta," kata Mardani kepada wartawan, Selasa 20 Agustus 2019.

img_title Putusan MK Tegaskan Status DKI Jakarta Tetap Ibu Kota, Otorita IKN Buka Suara

Mardani juga mengingatkan soal anggaran pemindahan Ibu Kota yang akan menyedot biaya Rp466 triliun. Menurutnya, pembiayaan yang akan menggunakan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini juga harus dikritisi.

Pasalnya, Jokowi sendiri dianggap melanggar aturan yang dibuatnya sendiri melalui Perpres Nomor 38 tahun 2015 Pasal 5 ayat 1 tentang KPBU.

img_title Bukan Orang Jakarta! Polisi Ungkap Asal Mayoritas Pelaku Kriminal Jalanan di Ibu Kota

"Sudah dijelaskan dengan rinci bahwa infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, bukan infrastruktur politik atau lembaga negara," ujar Mardani yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Menurut Mardani, proyek pemindahan Ibu Kota mubazir. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang cenderung tak naik, ditambah utang negara masih menumpuk.

"Saya mengajak seluruh komponen rakyat, akademisi, ahli, politikus, dan tokoh masyarakat bersama-sama berjuang untuk mengkritisi rencana pemindahan ibu kota ini seperti dahulu kita mengkritisi dengan serius proyek reklamasi Jakarta," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam pidato kenegaraan saat sidang tahunan bersama DPD-DPR, Jumat, 16 Agustus 2019.

Jokowi menekankan, ibu kota bukan sekadar simbol identitas bangsa. Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi. [mus]

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto (tengah)

Jakarta Hari Ini Dipadati 47 Agenda Besar, Zikir Akbar hingga Indonesia vs Aston Villa

Ibu Kota dipadati berbagai agenda berskala besar pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Dimulai dari Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monumen Nasional (Monas).

img_title
VoxPop.co.id
1 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut