Kritik Proyek Kereta Cepat, Elite Gerindra Sarankan Ini ke Pemerintah
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
"Dan, banyaknya prasarana jalan yang mengalami kerusakan parah di wilayah Sumatera, mulai dari ujung Selatan ke Utara dan sebaliknya," kata BHS.
Pun, ia melanjutkan dengan keterbatasan jumlah rollling stock (rangkaian kereta api) di Sumatera saat ini, bisa ditambahkan dengan 200 rangkaian kereta api penumpang dan barang.
"Yang hanya membutuhkan anggaran pembangunan sebesar Rp8 triliun untuk asumsi persatu rangkaian dengan anggaran Rp40 miliar. Dan, ini mengakibatkan kenaikan hampir 3 kali lipat dari jumlah rangkaian kereta api yang ada di Sumatera saat ini," tutur BHS.
Dia mengkritik kebijakan pemerintah yang semestinya bisa mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Tujuannya untuk menumbuhkan ekonomi dan serapan tenaga kerja yang jauh lebih besar serta dampak pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah seluruh Indonesia.
Bagi dia, dengan anggaran Rp114 triliun sebenarnya sudah cukup membangun jalur rel kereta api Trans Sumatera dan Trans Sulawesi. "Beserta sarananya berupa ratusan rangkaian kereta api baik barang maupun penumpang," ujar BHS.
DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji PPPK di daerah.
