Jazuli: PKS Terus Kawal Implementasi UU Penyandang Disabilitas
- Istimewa
VoxPop – Pemerintah disarankan untuk terus hadir mendukung penuh warga penyandang disabilitas dalam berbagai bidang demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Sebab, Undang-Undang mengatur penyandang disabilitas adalah warga negara yang mesti dijamin hak-haknya.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini. Dia bilang PKS akan mengawal implementasi UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
Dia mengingatkan dalam UU itu, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan mesti diperhatikan berdasarkan kesamaan hak.
Jazuli bilang Fraksi PKS mendukung penuh UU ini. Kata dia, saat pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas, PKS menempatkan kadernya Ledia Hanifa sebagai ketua.
"Kita mulai dari DPR dengan mendorong fasilitas bagi penyandang disabilitas di gedung ini. Sementara Pemerintah harus terus hadir mendukung kreativitas dan prestasi para penyandang disabilitas termasuk di cabang olah raga," kata Jazuli, dalam keterangannya, Sabtu, 26 Februari 2022.
Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf
- Istimewa
Jazuli berharap banyak elemen masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Indonsia.
Untuk mendukung kalangan penyandang disabilitas, Fraksi PKS menggelar kegiatan unik di lapangan DPR. Mereka mengundang tim nasional sepak bola amputasi Indonesia untuk pertandingan persahabatan.
Pertandingan persahabatan ini digelar untuk mendukung Timnas Amputasi Indonesia yang akan mengikuti turnamen internasional di Bangladesh dan Turki. Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS beri bantuan pembinaan dan membiayai tiket timnas ke turnamen internasional di Bangladesh.
Sementara, Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri yang turut hadir mengatakan anak bangsa penyandang disabilitas perlu didukung dalam berbagai bidang kehidupan.
Dia menyoroti itu karena Indonesia telah meratifikasi regulasi tentang disabilitas melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan negara hadir mewujudkan keadilan dan keseteraan bagi penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan.
Salim menceritakan momen dirinya saat menjabat Menteri Sosial RI yang pernah memimpin dan mendampingi langsung para atlet disabilitas untuk mengikuti kejuaran dunia.
DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji PPPK di daerah.
