Tolak Pemilu Ditunda, La Nyalla: Elit Politik Bisa Ditawur Rakyat

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Sumber :
  • DPD RI

VoxPop – Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti ikut menanggapi soal wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan sejumlah ketua umum partai politik atau parpol koalisi pemerintah. Menurut dia, wacana yang didalilkan karena masih dalam situasi pandemi dan kesulitan anggaran itu belum direspons rakyat lapisan bawah. 

img_title Roy Suryo Ajukan Praperadilan Keempat Kalinya, Minta Status Cekal Dibatalkan

Namun, ia mengingatkan rakyat merupakan pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju.

“Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi, kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata La Nyalla dalam keterangannya, yang dikutip pada Selasa, 1 Maret 2022.

img_title Kelakar Jokowi Saat Safari Politik di NTT: Kalau Butuh Bantuan Bisa ke Solo

La Nyalla menjelaskan satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui Pemilu yang digelar setiap 5 tahun sekali. Sebab, sistem hasil amandemen hanya memberi ruang itu.

“Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu, sekarang cari akal untuk menunda Pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas," tutur senator asal Jawa Timur itu.

img_title Jokowi ke Kader PSI: Percuma Punya Struktur Partai Tapi Cuma Formalitas

Dia menambahkan, rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti. Kata dia, rakyat juga punya kearifan berpikir. 

La Nyalla heran dengan alasan perekonomian belum pulih karena pandemi jadi dalih menunda Pemilu 2024. Bagi dia, secara logika jika tak memiliki anggaran, kenapa yang ditunda bukan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat (Foto ilustrasi).

Photo :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Lagipula, kata dia, para elit politik Indonesia seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden Jokowi. Ia mengatakan demikian karena Jokowi sudah pernah bilang tak ingin masa jabatannya lanjut 3 periode.

“Kasian Pak Jokowi. Beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu," ujarnya.

Kemudian, ia mengingatkan juga jangan menjalankan negara ini dengan suka-suka dan ugal-ugalan.

"Dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka negarawan," tutur La Nyalla.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut