Hensat: Jangan Berharap Jokowi akan Netral di Pilpres 2024
Jakarta - Pengamat Politik Hendri Satrio alias Hensat mengaku sulit mengharapkan netralitas aparat negara. Dia bilang demikian karena melihat kondisi saat ini yaitu salah satu kandidat kontestan Pilpres 2024 adalah anak Presiden Jokowi yang sedang berkuasa saat ini.
"Kita harus siap-siap kalau pada kenyataannya pemilu 2024 tidak netral. Nanti saya malah diiketawain karena berharap harap aparat negara netral," kata Hensat di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023.
Dia bilang jika Jokowi mau netral maka seharusnya saat makan siang bareng tiga capres bicara kepada Prabowo Subianto. Kata dia, omongan Jokowi ke Prabowo itu misalnya dengan tak mengizinkan Gibran jadi bakal cawapres.
"Jokowi berkata kepada Prabowo, untuk menjaga netralitas saya maka saya tidak izinkan Gibran mendampingi Prabowo dan mempersilakan Prabowo mencari cawapres lain," jelas Hensat.
Presiden Jokowi
- Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Menurut dia, jika pakai analogi sederhana, pihak yang melakukan kecurangan itu biasanya adalah pihak yang sebenarnya lemah dan pasti kalah.
"Dia melakukan kecurangan karena tahu dirinya akan kalah sehingga untuk mencapai kemenangan harus lewat jalan curang," tutur pendiri lembaga Survei Kedai Kopi itu.
Pun, dia menambahkan, sebaliknya apabila ada pihak yang takut terjadi kecurangan, maka biasanya dia adalah pihak yang sebenarnya kuat.
Namun, kata Hensat, kalau pihak yang kuat ternyata takut adanya kecurangan maka memunculkan keheranan. Sebab, menurut dia, ada kemungkinan pihak yang kuat itu tidak tahu mempunyai kekuatan. Ia menekankan pihak itu kemungkinan tak tahu bagaimana menggunakan kekuatannya itu.
Hensat memberikan satu contoh kasus kecurangan pemilu yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Ia bilang kecurangan itu terjadi saat Pemilu 1992.
Dia menceritakan praktik kecurangan itu terjadi saat masa kampanye. Hal itu karena ada salah satu parpol yang dapat waktu berkampanye di satu tempat tapi terhalang. Alasannya karena izin kampanye di tempat itu dicabut rezim penguasa. Dengan demikian, parpol tersebut tidak bisa berkampanye.
"Saat itu ramai teriakan orang orang yang menyuarakan bahwa pemerintah ora adil yang diwujudkan dengan simbol warna putih yang artinya golput," kata Hensat.
