Konflik di Laut China Selatan, Ini Tawaran Ganjar Pranowo
- VoxPop/M Ali Wafa
Jakarta – Konflik di Laut China Selatan atau LCS, juga menjadi perhatian dalam negeri. Capres Ganjar Pranowo mengatakan, konflik ini terjadi sudah puluhan tahun, namun tidak ada titik temu.
Ganjar mengakui, bahwa situasi di sana akan bisa berdampak pada Indonesia. Untuk itu, Ganjar mengatakan pihaknya menawarkan konsep agar di LCS bisa mereda.
"Maka usulan kami sangat jelas dan clean, apa itu? Kesepakatan sementara," kata Ganjar, dalam debat capres, di Jakarta, Minggu 7 Januari 2024.
Kesepatan sementara ini penting diambil, menurut Ganjar lantaran Indonesia ingin mencegah sesuatu yang tidak diinginkan.
Apalagi peran negara seperti Tiongkok sangat kuat, maka menurutnya kekhawatiran akan terjadinya konflik di sana, bisa saja muncul.
"Mungkin perangnya tidak di Indonesia tetapi kita bisa kena dampak," katanya.
Ganjar juga mengatakan, TNI Angkatan Laut perlu untuk melakukan patroli dengan menggunakan tanker-tanker terapung. Cara ini, kata dia, logistiknya lebih murah, sehingga tentara bisa intens melakukan patroli di LCS tersebut.
Capres nomor urut 3 ini mengatakan, kalau cara-cara ini yang bisa didorong oleh Indonesia, membawa inisiatif untuk membuat kawasan lebih kondudisf.
"Kita akan bisa membawa posisi inisitaif ini untuk membuat kesepakatan sementara untuk menghindari potensi-potensi lainnya yang lebih tinggi kita akan meredam dengan cara seperti itu," katanya.
Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan debat peserta pilpres sebanyak lima kali. KPU telah menggelar debat sebanyak dua kali yakni yang pertama pada 12 Desember dan debat kedua pada 22 Desember 2023 lalu.
Hari ini, Minggu, 7 Januari 2024, KPU menggelar debat ketiga yakni debat untuk capres di Istora Senayan, kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat. Adapun tema debat ketiga yakni Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, dan Politik Luar Negeri.
DPR: Keadilan Restoratif Harus Jadi Bagian Penting Penanganan Perkara
Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta mendorong jajaran Kepolisian terus memperkuat pelayanan hukum berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.
