Hoaks Politik Jelang Pilkada Paling Banyak di TikTok, Menurut Mafindo
- ANTARA/Aris Wasita
Solo, VoxPop - Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) mengatakan masyarakat harus cerdas menyikapi berita palsu atau hoaks menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
"Untuk Pilkada Solo mudah-mudahan tidak terjadi seperti pilpres, di mana saat itu banyak hoaks pada kandidat," kata pegiat Mafindo Niken Setyawati pada acara dialog bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Surakarta bertajuk "Media, Informasi, dan Pilkada 2024" di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 17 September 2024.
Ia berharap berita palsu dapat diminimalisasi mengingat calon-calon peserta pilkada kali ini jauh dari kontroversi.
Ilustrasi persiapan logistik untuk pilkada.
- VoxPopnews/ Muhamad Solihin
"Namun begitu, tetap perlu diwaspadai dan dimitigasi karena para kandidat ada kaitannya dengan mereka yang menjadi sasaran hoaks. Mereka jadi efek ekor bagi kandidat yang berkontestasi pada Pilkada Solo,” katanya.
Oleh karena itu, Niken meminta masyarakat untuk lebih cerdas dan kritis menyikapi pemberitaan dan tidak menelan mentah-mentah informasi yang diperoleh.
"Tetap harus disaring dan dipilah mana info yang boleh dan bisa di-share, mana yang tidak,” katanya.
Sementara itu, saat ini berita hoaks banyak muncul di media sosial TikTok. "Hoaks politik paling banyak di TikTok karena saat ini kan komposisi pemilih banyak anak muda, mereka ini adalah pengguna TikTok," katanya.
Ilustrasi surat suara pilkada serentak
- ANTARA/M Risyal Hidayat
Pada kesempatan sama, Ketua PWI Surakarta Anas Syahirul mengharapkan peran media menjelang Pilkada 2024 dapat mendukung keterbukaan demokrasi yang ada di Indonesia.
"Masyarakat perlu tahu bagaimana rekam jejak masing-masing calon itu secara lebih komprehensif. Upayakan kita mengulik tentang jejak para calon ini sehingga masyarakat makin tahu siapa sih calon pemimpin mereka di masa depan," katanya. (ant)
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
