TGB Blak-blakan Keluar Perindo karena Dukung Zul-Uhel di Pilgub NTB: Pemimpin Butuh 2 Periode
- VoxPop.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)
“Jadi pengalaman saya pemimpin memang butuh dua periode karena itu saya sampaikan waktu itu saya dukung Zul-Rohmi, walaupun sekarang sudah tidak relevan bahwa Zul tidak sama Rohmi, saya melihat dan meyakini bahwa pemimpin itu butuh dua periode,” ujar dia.
Pernyataan TGB ini sama persis seperti yang diutarakan Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid.
Ihsan menilai bahwa TGB memahami untuk melihat hasil dari paket Zul-Rohmi butuh transisi kepemimpinan selama 10 tahun. Apalagi saat transisi kepemimpinan 2018 lalu, Zul-Rohmi memimpin dengan diwarnai bencana gempa bumi dan covid, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk melihat hasil yang lebih baik.
“Beliau (TGB) memahami secara ideal sirkulasi kepemimpinan itu 10 tahun baru terlihat hasil. Apalagi era Zul-Rohmi kemarin banyak juga hasil kepemimpinan mereka,” kata dia.
Ihsan melihat TGB saat ini baik selaku politisi maupun individu mengarahkan dukungan mendukung Zulkieflimansyah di Pilgub NTB, meskipun pihak Rohmi selaku kakak kandung TGB sekuat tenaga menafsirkan TGB bersikap netral namun berbeda jauh dengan realita yang ada bahwa TGB mendukung Zulkieflimansyah.
“Karena sejak awal TGB tidak ingin paket Zul-Rohmi pecah. Mundurnya beliau dari Perindo dapat dikatakan sebagai sikap kedewasaan dalam politik dan sebagai bentuk konsistensi TGB dengan sikap awal,” ujarnya.
Sebagai informasi ada tiga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024. Nomor urut 1 adalah kakak kandung TGB Sitti Rohmi Djalillah berpasangan dengan Musyafirin (Rohmi-Firin).
Kemudian nomor urut 2 sahabat TGB yakni Zulkieflimansyah berpasangan dengan Suhaili (Zul-Uhel). Kemudian terakhir Lalu Muhammad Iqbal berpasangan dengan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).
Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim Divonis Bebas dari Kasus Gratifikasi
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Hamdan Kasim tidak terbukti memberikan uang kepada tiga anggota DPRD NTB sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.
