RK Pamer Bendungan Ciawi Atasi Banjir Jakarta, Dharma Pongrekun: Semoga Proyeknya Tidak Dikorupsi
- Youtube KPU DKI
Jakarta, VoxPop – Calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan proyek di Indonesia. Menurutnya, banyak proyek yang dibuat bukan berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat, melainkan lebih untuk kepentingan pihak tertentu.
Demikian disampaikan Dharma Pongrekun merespons pernyataan Ridwan Kamil yang menyebut pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi sebagai 'hadiah' dari Jawa Barat untuk pengurangan banjir di Jakarta.
"Semoga saja penanganan proyeknya tidak ada korupsi kalau diaudit. Saya mantan penyidik, saya sanga paham seringkali proyek diada-adakankan disitu ada hitung-hitungannya. Baik dari mesin, mulai dari alat dan sebagainya," kata Dharma dalam debat ketiga Pilgub Jakarta di Hotel Sultan, Minggu, 17 November 2024.
"alau semakin banyak proyek, semakin banyak komisi, kita sama-sama tahu, apakah proyek itu sungguh-sungguh benar-benar clear and clean," sambungnya
Ia menegaskan bahwa proyek pembangunan seharusnya dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau bisnis.
Dharma juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan proyek agar tidak ada penyimpangan.
Selanjutnya, mantan Wakil Kepala BSSN ini menyinggung dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, terutama di Jawa Barat yang ia sebut mengalami peningkatan angka kemiskinan pasca-pandemi.
"Sejak pandemi Covid-19, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi termiskin. Jangan sampai proyek-proyek yang dijalankan hanya menjadi formalitas tanpa pemilihan dan pemanfaatan yang baik," ujarnya.
Sebelumnya, Ridwan Kamil sewaktu menjabat Gubernur Jawa Barat, yang menjelaskan kontribusinya dalam pengentasan banjir di Jakarta.
Ridwan menyebut bahwa selama masa jabatannya, ia membantu proses pembebasan lahan untuk pembangunan dua bendungan Ciawi dan Sukamahi sebagai langkah mitigasi banjir dari Selatan Jakarta.
Dharma mengapresiasi langkah tersebut tetapi menekankan bahwa seluruh proyek, baik di tingkat lokal maupun nasional, harus bebas dari kepentingan tertentu dan benar-benar fokus pada kebermanfaatan bagi masyarakat luas.
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
