Pesan Pimpinan MPR Jelang Pencoblosan: Money Politics Harus Dilaporkan!
- VoxPop/ Reza Fajri.
Jakarta, VoxPop – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengingatkan masyarakat untuk melaporkan adanya praktik politik uang atau money politics saat pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan berlangsung besok, Rabu, 27 November 2024.
Kata Eddy, semua pihak harus mewaspadai adanya serangan fajar jelang pencoblosan di wilayahnya masing-masing.
"Memang selalu menjadi permasalahan di dalam pemilihan langsung baik itu legislatif maupun ekskutif adalah maraknya dan meningkatnya intensitas dari money politic, jadi saya kira perlu diwaspadai," kata Eddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 26 November 2024.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno
- Dok. Istimewa
Eddy menjelaskan, aparat penegak hukum harus menindak tegas apabila ditemukan adanya praktik money politic. Begitu juga penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Termasuk masyarakat, baik itu koalisi, masyarakat sipil maupun masyarakat umum, yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak dipenuhi, karena adanya money politic. Calon kepala daerah mereka itu bisa dikalahkan karena ada money politic, itu harus dilaporkan," ungkapnya.
Di sisi lain, Eddy meyakini, pelaksanaan Pilkada serentak 2024 esok berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun.
"Besok Pilkada, saya pikir Indonesia, masyarakatnya kan sudah tidak asing dengan Pilkada Serentak, kita sudah mengalami pilkada serentak berkali-kali. Kemudian aparat, penegak hukum sudah menangani dan mengamankan pilkada berkali-kali dan berulang-ulang, termasuk juga penyelenggara pemilu itu juga sangat berpengalaman. Jadi kami memperkirakan tidak akan ada gejolak, semuanya akan berjalan mudah-mudahan lancar semuanya, berjalan guyub, dan hasil dari pilkada yang nanti akan diumumkan baik melalui quick count maupun real count itu menggambarkan aspirasi masyarakat seluruhnya," pungkas Eddy.
Pimpinan MPR Serahkan Konsep PPHN ke Prabowo, Bakal Jadi Pedoman Lintas Presiden
Presiden RI Prabowo Subianto mendukung penuh penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan nasional yang berlaku lintas pemerintahan.
