Herman Deru-Cik Ujang Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Terpilih
- VoxPop.co.id/Sadam Maulana (Palembang)
Palembang, VoxPop – Pasangan Herman Deru - Cik Ujang atau HDCU, resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih periode 2025-2030. Penetapan ini dilakukan usai Rapat Pleno Terbuka di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, Jakabaring Palembang, Kamis, 9 Januari 2025.
Ketua KPU Sumatera Selatan, Andika Pranata Jaya menerangkan, pasangan HDCU keluar sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumsel 2024, usai memperoleh 2.220.437 suara. HDCU unggul telak dari dua kompetitornya dengan persetase kemenangan mencapai 51,62 persen dari total suara sah.
"Dengan ini kami menetapkan Herman Deru - Cik Ujang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih periode 2025-2030. Keputusan ini berlaku sejak hari ini pukul 10.00 WIB," terang Andika, dalam Rapat Pleno Terbuka di Gedung KPU Sumatera Selatan.
Setelah penetapan, kata Andika, selanjutnya KPU akan menyerahkan salinan keputusan resmi ke DPRD Sumatera Selatan. "Surat salinan besok akan kami serahkan ke DPRD Provinsi," kata Andika.
Herman Deru mengucapkan syukur atas kepercayaan masyarakat. "Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Sumatera Selatan," ucap kandidat petahana ini.
Selanjutnya, kata Deru, dirinya dan Cik Ujang akan melanjutkan visi-misi selama kampanye. "Visi-misi kami selama kampanye akan kami implementasikan dengan baik di lapangan," kata Deru.
Deru juga mengucapkan terimakasih kepada aparat keamanan penyelenggara Pilkada, serta semua pihak yang berkontribusi, sehingga pesta demokrasi berjalan dengan sukses.
"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada tim, perorangan, dan partai politik yang telah mengantarkan HDCU menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih," jelas Deru.
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
