Episode Baru Perseteruan Fahri Hamzah dengan PKS

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan).
Sumber :
  • ANTARA/Hafidz Mubarak A.

"Ya Anda sudah tahu posisi Pak Fahri sudah bukan lagi anggota Fraksi PKS. Jadi, itu masalah akal-akalan dia saja. Anda sendiri sudah tahu konstruksinya, sebaiknya jangan mengkategorikan itu sebagai Fraksi PKS," kata Sohibul, Minggu, 30 April 2017.

img_title PKS: Pemerintah Harus Tindak Mafia Minyak Goreng, Jangan Lama-lama

Sebelumnya, Fraksi PKS menekankan tanda tangan yang dilakukan Fahri hanya inisiatif pribadi. Status Fahri yang sudah dipecat PKS menjadi alasan partai dan fraksi tak mengakui sikapnya.

Sikap Fahri yang memutuskan sepihak paripurna Jumat, 28 April lalu, bukan merepresentasikan sikap partai.

img_title Warga Rebutan Migor, PKS: Ibarat Pepatah Tikus Mati di Lumbung Padi

"Kan dia sudah dikeluarkan PKS. Jadi, apa pun yang dilakukan Fahri, ya sudah bukan bagian dari PKS. Pak Ketua Fraksi sudah bicara soal ini," kata Sekretaris Fraksi PKS Sukamta.

Dalam angket KPK, Fahri sejauh ini masih terus kekeuh dengan pendapatnya meski tak dapat dukungan dari PKS. Terakhir, dia mengusulkan agar nanti Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK mengundang pihak yang ikut membuat aturan Undang-undang KPK. Padahal, Pansus Angket KPK belum terbentuk dan DPR saat ini masih masa reses.

img_title Isu Penundaan Pemilu, Mardani: Presiden Harus Jelas dan Tegas Sikapnya

Terkait status di partai, PKS sudah melakukan pemecatan terhadapnya dari keanggotaan partai, termasuk kursi di DPR pada April 2016. Pengganti Fahri sebagai Wakil Ketua DPR juga sudah disiapkan PKS dengan menunjuk anggota Fraksi, Ledia Hanifa.

Namun, Fahri melawan dengan menggugat ke pengadilan sehingga pemecatan belum final. Upaya gugatannya berhasil dan Fahri memenangkan di pengadilan tingkat pertama. PKS sendiri sudah mengajukan banding terkait putusan pengadilan tingkat pertama. (ase)
    

Presiden Jokowi Bersama Sejumlah Menteri di Tempat Kemah Titik Nol IKN

Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN

Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.

img_title
VoxPop.co.id
15 Maret 2022
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut