Fahri Hamzah, 'Petarung' Terakhir Faksi Sejahtera di PKS
- ANTARA/Hafidz Mubarak A.
VoxPop.co.id – Polemik angket terhadap KPK seolah-olah menjadi episode lanjutan perseteruan antara PKS dengan Fahri Hamzah. Sempat adem, suara lantang dari dua pihak kembali dilempar ke publik. Kali ini terkait angket KPK yang berujung Fahri didesak diproses ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
PKS lewat fraksi di DPR ingin Fahri diproses di MKD karena melanggar kode etik dan tata tertib sebagai pimpinan saat memimpin paripurna sebelum reses, akhir April 2017. Fahri dianggap memutuskan sepihak terkait persetujuan angket KPK dalam forum paripurna.
Merespons Fraksi PKS, Fahri menanggapi keras dengan kritikan tajam. Ia menyinggung mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq (LHI) yang ditangkap KPK dalam kasus suap impor daging sapi. LHI merupakan tokoh Faksi Sejahtera selain Anis Matta dan Fahri.
Bagi Fahri, penahanan LHI merupakan kriminalisasi dan seharusnya PKS memahami perlu evaluasi terhadap kinerja KPK.
"Sejak peristiwa kriminalisasi kepada mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dalam kasus impor daging awal tahun 2013, sebetulnya kader dan pimpinan PKS memahami perlunya evaluasi terhadap kinerja KPK sehingga lembaga itu bisa bekerja maksimal," kata Fahri dalam pesan singkatnya, Kamis, 18 Mei 2017.
Fahri pun menambahkan pergantian pimpinan tinggi pusat PKS dua tahun lalu memberikan efek dalam kebijakan partai. Ia mengkritisi pimpinan PKS sekarang seperti sengaja menyandera karena jajaran elite saat ini memiliki persoalan hukum.
Tanpa menyebut nama, ia menyinggung pimpinan PKS yang bermasalah sebagai mantan menteri, pejabat pemda, atau anggota DPR.
"Dengan pergantian pimpinan PKS tahun 2015 maka tampak ada semacam sandera akibatnya banyaknya pimpinan PKS yang masuk dalam jajaran pimpinan tetap memiliki persoalan hukum," lanjut Wakil Ketua DPR itu.
Fraksi PKS Ditekan
Dia menilai, sikap fraksi saat ini karena tekanan dari pimpinan teras PKS. Fahri menyayangkan hal ini karena tekanan mengabaikan fakta pentingnya evaluasi terhadap KPK setelah 15 tahun berdiri.
"Tekanan pimpinan PKS juga mengisolasi anggota yang sejak awal bersama anggota lainnya mengkaji persoalan penegakan hukum yang tidak pasti dan bermasalah," tuturnya.
