Menkes Bantah Kelas BPJS Kesehatan Dihapus, Begini Penjelasannya
- Vico - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin merespons wacana penghapusan program kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurutnya, wacana tersebut sebenarnya bukan untuk menghapus program kelas BPJS Kesehatan.
Melainkan, Budi menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah adalah untuk lebih disederhanakan dan mengangkat kualitas standar layanan kesehatan.
"Jadi, itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi itu ada kelas tiga kan sekarang, semua naik ke kelas dua dan kelas satu. Jadi sekarang lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih bagus," ujar Budi saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (kunker) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe, Selasa, 14 Mei 2024.
BPJS Kesehatan membayar klaim peserta JKM tepat waktu
- BPJS Kesehatan
Hingga saat ini, Menkes mengaku belum menandatangani aturan terkait hal tersebut. Ia juga belum menerima lampiran draf wacana penghapusan Kelas di BPJS Kesehatan tersebut.
"Masuk ke saya saja belum, sudah ditanyakan. Kalau sudah masuk, langsung akan ditandatangan," kata Budi.
Menkes Budi Gunadi juga menambahkan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait hal tersebut akan keluar setelah ditandatangani Presiden Jokowi.
"Nanti Permenkesnya sebentar lagi keluar, sesudah Pak Presiden tanda tangan," ujar Menkes
Diketahui Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Sultra dan meninjau RSUD Kabupaten Konawe.
Presiden Jokowi mengatakan ia terus melakukan peninjauan terhadap fasilitas kesehatan di berbagai daerah di Indonesia dan RSUD Konawe tidak luput dari peninjauan tersebut.
"Kembali saya meninjau rumah sakit, sudah beberapa kali saya masuk ke Rumah Sakit Daerah dan yang ini, pagi hari ini, saya masuk ke RS Daerah di Kabupaten Konawe," kata Jokowi usai melakukan kunjungan di RSUD Kabupaten Konawe. (Antara)
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Investigasi RS yang Tangani Yurizal: Pasien BPJS Kerap Dinomorduakan
Menurut Yahya, dugaan keterlambatan pelayanan Yurizal harus diperiksa secara transparan agar penyebab kejadian dapat diketahui sekaligus menjadi bahan evaluasi.
