6 Menko Kabinet Merah Putih Kompak Ajukan Penambahan Anggaran
- VoxPop.co.id/Anisa Aulia
4. Menko PM
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga mengusulkan penambahan anggaran di kementeriannya sebesar Rp276,1 miliar untuk tahun 2026.
Ia menjelaskan penambahan anggaran itu akan digunakan untuk program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat nasional.
"Kebutuhan tersebut hanya terpenuhi sebesar Rp 223 miliar dari pagu indikatif untuk belanja perkantoran dan operasional, bukan anggaran program, sehingga perlu tambah alokasi anggaran sebesar Rp 276,1 miliar," kata Cak Imin.
Pun, ia menambahkan anggaran tambahan itu akan diprioritaskan untuk penguatan pelaksanaan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
"Untuk integrasi data penciptaan ekosistem pemberdayaan untuk membangun usaha-usaha baru pertumbuhan ekonomi kreatif, penyempurnaan jaminan sosial nasional, dan program pengentasan kemiskinan," jelas Cak Imin.
5. Menko Pangan
Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengusulkan penambahan anggaran kepada Banggar DPR RI sebesar Rp272,9 miliar untuk tahun 2026.
"Memerlukan tambahan anggaran ketua, memerlukan tambahan Rp272,9 miliar. jadi total pagu anggaran untuk 2026 akan mengusulkan Rp 410 miliar," kata Zulhas.
Dijelaskan Zulhas penambahan anggaran itu nantinya akan dialokasikan untuk menambah pada pos anggaran Koordinasi Pelaksanaan Kebjakan sebesar Rp160 miliar, dan dukungan manajemen sebesar Rp112,9 miliar.
6. Menko Kumham Imipas
Menko bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan penambahan anggaran di tahun 2026 sebesar Rp 100,609 miliar. Ia menjelaskan pada tahun 2026, kementeriannya tersebut mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp124,6 miliar.
Sementara, pada 2025, anggaran untuk kementeriannya itu sudah disepakati sebesar Rp209,1 miliar.
Dia mengatakan bahwa penambahan anggaran itu diperlukan untuk melaksanakan program-program sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk membangun penegakan hukum nasional yang adil hingga menghormati hak asasi manusia.
"Dalam rangka untuk mencapai seluruh program dan target yang ingin kami lakukan pada tahun 2026, kami kembali mengusulkan kepada saudara-saudara pimpinan agar belanja non operasional dan belanja modal kiranya dapat ditambah," kata Yusril.
Bantah Laporan Keuangan 2025 Alami Defisit Anggaran, OJK Kasih Penjelasan
Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hernawan Bekti Sasongko membantah adanya isu defisit anggaran dalam laporan keuangan 2025. Dia beli penjelasan.
