Prabowo Geram BUMN Banyak Rugi Masih Bagi-bagi Bonus: Brengsek Bener Itu!
- Tangkapan layar Youtube PKS TV
Jakarta, VoxPop – Presiden RI Prabowo Subianto meminta BUMN untuk membersihkan diri dari praktik korupsi dan meningkatkan kinerja. Ia menargetkan dalam waktu dua tahun pemerintahannya akan melakukan pembersihan terhadap kinerja BUMN.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo dalam pidatonya di acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 29 September 2025.
“Saudara-saudara sekalian, kita kasih kesempatan BUMN dalam 2—3 tahun kita bersihkan," ucap Prabowo.
Ilustrasi bonus THR.
- Pixabay
Ia juga menyoroti soal bonus tahunan yang diberikan oleh perusahaan BUMN kepada pejabatnya meskipun dalam keadaan merugi.
Prabowo mengaku bonus itu diberikan kepada pejabat BUMN dengan embel-embel sudah dipercaya negara.
"Manajemen saya perintahkan bersihkan itu BUMN, kadang-kadang nekat-nekat mereka itu diberi kepercayaan negara. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya, perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek bener itu,” ucap Prabowo.
Kepala Negara menilai, selama ini kinerja BUMN belum maksimal. Ia mencontohkan, semestinya BUMN dapat menghasilkan keuntungan 10 persen dari total nilai aset yang dimiliki.
“Jadi dari (aset) US$ 1.000 miliar, harusnya dapat US$ 100 miliar setiap tahun. US$ 100 miliar (setara) berapa itu? Rp 1.600 triliun,” jelasnya.
Bonus untuk karyawan. Foto ilustrasi.
- CNBC
Prabowo menoleransi apabila kinerja BUMN tidak sanggup memberikan keuntungan hingga 10 persen dari total nilai aset. Ia melonggarkan target keuntungan yang idealnya 10 persen menjadi 5 persen dan bahkan 3 persen dari total nilai aset.
“Tapi kita kasih target mereka ini dalam 3 tahun, kita tunggu hasil mereka. Insyaallah akan mencapai yang kita harapkan,” harapnya.
Survei Ungkap Kepuasan Publik ke Prabowo Turun, Pemerintah Bakal Lakukan Evaluasi
Qodari mengatakan pemerintah menghargai setiap hasil survei yang dibuat oleh lembaga independen. Dia menegaskan pemerintah menjadikan hasil survei itu jadi masukan.
