Dapat Kuota Tambahan FLPP, BTN Bisa Akad KPR 1.000 Unit Rumah per Hari Selama 2025
- Dokumentasi BTN.
Nixon mengatakan, para MBR yang mayoritas berasal dari sektor profesi informal tersebut merupakan segmen masyarakat yang terus dilayani secara konsisten oleh BTN sebagai mitra utama pemerintah dalam penyaluran KPR Subsidi. “Saat ini proporsi pekerja sektor informal telah mencapai 10% dari total nasabah KPR Subsidi BTN. Ke depan, porsi ini akan terus meningkat,“ ujarnya.
Hingga semester I-2025, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp182,17 triliun, naik 6,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Presiden Prabowo hadir di acara KPR FLPP dan serah terima kunci di Cileungsi
- Tim Media Presiden Prabowo Subianto
Sebelumnya, dalam pidatonya saat akad massal, Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bank-bank penyalur KPR FLPP termasuk BTN, serta BP Tapera yang telah memungkinkan akad massal terselenggara bagi 26.000 debitur KPR Subsidi FLPP. Dengan upaya ini, Presiden mengatakan, sektor perumahan dapat menjadi motor bagi pembangunan ekonomi negara.
“Perumahan bisa dan selalu menjadi motor dari pembangunan ekonomi, sebab itu kita berikan perhatian dan kita tetapkan target sangat tinggi yaitu 3 juta rumah. Tugas kita sebagai pemimpin yang transformatif adalah harus berani bercita-cita tinggi dan berbuat yang lebih baik untuk rakyat,” tutur Presiden RI.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menuturkan, akad massal KPR untuk 26.000 unit rumah merupakan wujud hadirnya negara bagi rakyat dalam menyelesaikan backlog (kekurangan) rumah sebanyak 9,9 juta di Indonesia. Menteri PKP turut mengapresiasi BTN sebagai bank penyalur KPR FLPP terbesar yang terus konsisten menyediakan kebutuhan rumah bagi rakyat.
“Pada tahun-tahun sebelumnya, kuota FLPP rata-rata 220.000 ribu per tahun, tetapi belum satu tahun Pak Prabowo menjadi Presiden, sudah dapat menaikkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit. Ini tidak pernah ada sepanjang sejarah. Kami juga mengapresiasi bank-bank penyalur yang telah mendukung program ini,” tuturnya.
Menteri PKP menambahkan, pemerintah telah menyediakan delapan kebijakan yang membantu perbankan untuk dapat lebih banyak melayani pembeli rumah subsidi, yakni di antaranya dukungan untuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0% untuk MBR dan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
