Rencana Tata Ulang Tambang Pasir Kuarsa Dinilai Strategis, DPR Ungkap Alasannya
- Dok. Istimewa
Jakarta, VoxPop – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, menilai rencana pemerintah menata ulang tata kelola pertambangan pasir kuarsa, termasuk melalui penarikan kewenangan perizinan ke pemerintah pusat, merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan lingkungan. Pun, sekaligus memastikan pemanfaatan komoditas ini memberikan nilai tambah bagi industri nasional.
Beniyanto menegaskan bahwa selama ini aktivitas penambangan pasir kuarsa di berbagai daerah masih menyisakan persoalan struktural. Mulai dari kerusakan daerah aliran sungai, abrasi wilayah pesisir, hingga terganggunya keseimbangan tata air yang meningkatkan risiko banjir dan bencana hidrometeorologi.
Kondisi tersebut, lanjut dia, menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat, terintegrasi, dan berbasis perlindungan lingkungan.
“Penataan perizinan tidak boleh dilihat semata sebagai urusan administrasi, tetapi sebagai instrumen negara untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Aktivitas tambang yang tidak terkendali akan selalu meninggalkan beban ekologis di hilir,” kata Beniyanto dalam keterangannya, Jumat, 28 November 2025.
Ia juga menekankan bahwa posisi pasir kuarsa saat ini telah mengalami pergeseran strategis, tidak lagi sekadar bahan baku konstruksi, tetapi telah menjadi bagian penting dari rantai pasok industri kaca, panel surya, serta sektor pendukung energi terbarukan.
Ilustrasi Pertambangan
- vstory
Oleh karena itu, pengelolaannya harus diarahkan untuk mendukung agenda hilirisasi, penguatan industri dalam negeri, dan peningkatan daya saing nasional.
Beniyanto meminta agar kebijakan pengetatan izin dijalankan secara komprehensif, mencakup verifikasi menyeluruh atas perizinan eksisting, peningkatan standar operasional pertambangan yang ramah lingkungan, kewajiban reklamasi pascatambang yang terukur, serta pengawasan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
“Pasir kuarsa sudah masuk kategori komoditas strategis. Karena itu, tata kelolanya harus naik kelas—lebih tertib, transparan, dan berpijak pada prinsip keberlanjutan agar manfaat ekonominya tidak dibayar dengan kerusakan lingkungan,” ujar legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu.
Ia menegaskan, melalui Komisi XII DPR RI akan mengawal secara ketat arah kebijakan tersebut bersama Kementerian ESDM agar sejalan dengan agenda perlindungan lingkungan, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, serta penguatan ketahanan industri nasional.
Masih Ingat Game Snake? Permainan Sederhana yang Diam-diam Mengubah Sejarah Industri Mobile Gaming
Masih ingat game Snake? Simak kisah permainan legendaris yang mengubah sejarah mobile gaming, dari ponsel Nokia hingga menjadi fondasi berkembangnya industri game seluler
