Krisis Ekonomi di Balik Gelombang Protes Iran, Daya Beli Runtuh hingga Angka Pengangguran Tinggi!
- Iran Int
Jakarta, VoxPop – Gelombang protes yang kembali mengguncang Iran dalam dua pekan terakhir tidak muncul secara tiba-tiba. Di balik aksi demonstrasi yang meluas ke berbagai kota, tersimpan tekanan ekonomi yang telah lama menggerogoti kehidupan masyarakat.
Krisis ini bukan sekadar soal kenaikan harga, tetapi menyangkut runtuhnya harapan akan masa depan yang lebih baik.
Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi Iran terus memburuk di tengah sanksi internasional, kebijakan domestik yang bermasalah, serta korupsi struktural.
Daya Beli Runtuh dan Inflasi
Meski demonstrasi terbaru bermula di Grand Bazaar Teheran, pusat perdagangan ibu kota, akar gerakan ini jauh melampaui lokasi tersebut. Faktor ekonomi selalu hadir dalam mobilisasi sosial di Iran, namun kali ini menjadi penggerak utama.
Melansir dari El Pais, Kamis, 15 Januari 2026, statistik resmi mengungkap bahwa dalam delapan tahun terakhir, daya beli masyarakat Iran telah turun lebih dari 90 persen. Pada periode yang sama, nilai tukar dolar Amerika Serikat di pasar bebas melonjak hingga 3.300 persen. Devaluasi yang begitu parah membuat penggunaan toman, satuan informal setara 10 rial, mulai dipakai bahkan dalam konteks resmi, demi menghindari angka nominal yang terlalu besar dan sulit dibaca.
Aksi protes di Iran (ilustrasi)
- ANTARA/Anadolu
Tingkat pengangguran pemuda tercatat sebesar 19,7 persen. Banyak dari mereka yang bekerja pun berada dalam kondisi tidak pasti. Akibatnya, kelas menengah terdidik yang memiliki keterampilan dan ekspektasi setara kelas menengah global kini terdorong ke bawah garis kemiskinan dan kehilangan prospek mobilitas sosial. Inflasi kronis yang secara resmi berada di kisaran 50 persen terus mengikis status sosial jutaan warga.
Dalam situasi tersebut, kenaikan harga bensin sebesar 67 persen menjadi pemicu langsung demonstrasi, ditambah pengajuan undang-undang anggaran kontroversial untuk tahun mendatang. Rancangan anggaran itu mengusulkan kenaikan pajak, serta alokasi sekitar 31 triliun toman atau setara US$365 juta, sekitar Rp6,1 triliun, untuk lembaga keagamaan. Selain itu, sekitar 210 triliun toman atau US$2,32 miliar, setara Rp38,74 triliun, dialokasikan bagi aparat keamanan, yang merupakan tulang punggung represif rezim.
Situasi semakin diperparah dengan penghapusan nilai tukar preferensial sebesar 28.500 toman per dolar AS yang sebelumnya digunakan untuk mengimpor barang-barang penting seperti obat-obatan, makanan, dan peralatan medis. Kini, impor harus menggunakan kurs pasar bebas mendekati 147.000 toman per dolar, yang berarti harga barang-barang tersebut berpotensi melonjak hingga lima kali lipat.
